FGD Mitra Bentala. | Dokumentasi

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Mitra Bentala bersama Pattiro serta Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan diskusi terfokus di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tema “Perubahan iklim dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan serta upaya para pihak di Kabupaten Pesawaran”, Rabu, 15/6/2022.
Acara yang berlangsung di ruang rapat Bappeda Pesawaran dibuka Kepala Bappeda Adytia H. Ia mengatakan, Pesawaran cukup fokus berbicara terhadap isu perubahan iklim.
Ini dapat dilihat dari dokumen RPJMD dan visi-misi Bupati. Pemkab sangat mendukung dan dapat berkolaborasi dengan Mitra Bentala dan Pattiro Indonesia ke depannya.
Turut hadir pada acara tersebut semua perwakilan OPD yang ada di Pesawaran, perwakilan Kecamatan Tegineneng diwakili Sekrtetaris Haryoto dan Sekdes Trimulyo Nyoto Prayitno.
Diskusi terfokus dipandu oleh Kepala Bidang.DPEPD Bappeda Asmarwansyah. Ia memberikan kesempatan para peserta terkait apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan terkat untuk mengatasi dampak perubahan iklim secara umum dan khususnya di bidang pertanian.
Direktur Mitra Bentala Rizani menyampaikan, melalui Program VICRA (Voice For Inclusiveeness Climate Resilience Actions), pihaknya menginisiasi usaha mengatasi dampak perubahan iklim yang terjadi pada sektor pertanian.
Serta melibatkan kelompok rentan (inklusi) untuk berpartisipasi dalam program perubahan iklim.
Sementara itu, Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala Mashabi menyampaikan, pertemuan ini merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan diskusi berkala yang mengangkat isu perubahan iklim.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) untuk periode 2020-2024. Untuk menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, bisa saja ke depan Pemerintah Kabupaten Pesawaran menerbitkan regulasi di tingkat lokal.
Pemerintah Indonesia telah menghitung potensi kerugian Pendapatan Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) akibat perubahan iklim, yaitu total sebesar Rp115,53 triliun dan khusus sektor pertanian Rp19,94 triliun pada 2024.
Sekretaris Desa Mulyojati Kecamatan Tegineneng menyatakan, dalam dua tahun terakhir, warga merasakan terjadinya kekeringan dan itu berdampak terhadap sektor pertanian.
Akses air minim dan dampak perubahan iklim krisis air sudah mulai dirasakan. Akibatnya, sistem pola tanam pun terganggu.
Bahkan tidak bisa melakukan rutinitas sebagai petani karena sumber air yang dibutuhkan tidak ada. []
