Sofwan Zulfikar | ist
Penulis: Sofwan Zulfikar, S.Pd, Kordinator Kolaborasi Pemuda Indonesia (KOPI) Chapter Lampung
PEMILIHAN Kepala Pekon (Pilkakon) serentak di Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan pada Rabu 16 Desember 2020, lalu. Gelaran Pilkakon Kabupaten Tanggamus berlangsung di 20 kecamatan, 220 pekon dan tersebar di 734 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak pembelajaran, baik untuk pelaksana maupun masyarakat secara umum.
Bagi masyarakat tentu ini jadi pijakan demokrasi yang baik. Pilkakon sudah hampir pasti menghadirkan kandidat yang di kenal langsung oleh masyarakat. Merujuk istilah Jawa “Wonge Dewe”, orang kita sendiri, ya tetangga kita sendiri.
Yang pasti kita tahu rekam jejaknya. Memang sedikit berbeda dengan Pileg atau Pilkada, yang mana kandidat bisa jadi bukan orang daerah kita sendiri. Bahkan kita tidak tahu rekam jejak dari mereka.
Tapi seperti halnya pileg atau pilkada, money politic masih menjadi momok menakutkan bagi demokrasi kita, termasuk Pilkakon Tanggamus kemarin. Banyak isu beredar bahwa uang masih menjadi primadona untuk menentukan pilihan. Walaupun memang sudah seperti rahasia umum atau mungkin tahu sama tahu.
Di sisi lain, harapan akan kesadaran masyarakat tentang bahaya money politic ini masih ada. Seperti pengalaman penulis pada Pilkakon Sripurnomo, Kecamatan Semaka, Tanggamus. Pilkakon Sripurnomo sendiri diikuti oleh lima kandidat, yang mana, satu di antaranya adalah incumbent dua periode.
Dalam dua periode ke belakang, incumbent dirasa kurang memuaskan kerja-kerjanya dalam pembangunan Pekon. Walhasil, pada Pilkakon kali ini incumbent memperoleh suara yang jauh dari pemenang.
Lebih dari 60% suara pemilih memutuskan untuk mengganti kepala pekon. Buah hasil kesabaran masyarakat, apalagi Pilkakon yang tadinya dihelat bulan April, diundur menjadi Desember akibat pandemi.
Selain proses pemilihan yang menghasilkan perolehan suara yang mencolok, malam-malam sebelum pelaksanaan pemilihan juga menjadi perhatian penulis. Banyak masyarakat yang “menjaga suara”.
“Menjaga suara” di sini bukan menjaga perolehan suara pada saat setelah pencoblosan, tapi memang menjaga suara masyarakat agar tidak dirusak sebelum pencoblosan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hampir di setiap gang dijaga, untuk memastikan semua aman.
Mungkin ini hanya contoh kecil, namun bisa menjadi tanda bahwa masyarakat Tanggamus terus mengalami kemajuan dalam berdemokrasi. Masyarakat mulai sadar bahwa di era demokrasi kita sekarang suksesi kepemimpinan memang harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, yaitu melalui pencoblosan di bilik suara.
Baca: Pilkakon Serentak, Pemerintah Tanggamus Harus Evaluasi Menyeluruh
Selain itu, masyarakat mulai mengerti bahwa dengan gelontoran dana yang sangat besar dari pemerintah, pemimpin sekelas pekon/desa harus mampu memaksimalkan dana tersebut dengan baik. Masyarakat juga sadar jika demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi semua orang untuk membangun setiap pekon/desanya.(*)
