Wartalampung.id, Jakarta – Anggota DPD RI yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Hakim meminta kelembagaan DPD RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengangkat calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini juga. Ini dipaparkan Hakim dalam rapat komite DPD RI Senin kemarin, 10/3/2025. Hakim menilai […]
Read More
Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Hakim meminta kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria dengan masyarakat yang telah berlangsung lama di berbagai wilayah Indonesia. “Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN telah menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia yang perlu segera diselesaikan,” ujar […]
Read More
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim menyoroti peluang diadakannya restorative justice untuk penanganan konflik hukum antara warga dan perusahaan. Khususnya dalan konteks konflik tanah. Hakim mengatakan, Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI yang ia ketuai pernah mengusahakan dialog antara perusahaan dan warga. Pasalnya, tanah yang diklaim milik perusahaan itu sudah sejak […]
Read More
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim memberikan dukungan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mencabut hak guna bangunan (HGB) atas kepemilikan tanah lainnya yang terdapat di pinggir pantai dan perairan Indonesia (pagar laut). Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI itu menilai, pencabutan itu adalah langkah yang tepat untuk melindungi […]
Read More
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim, melaksanakan kegiatan reses dengan bertemu para guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Bandar Lampung, Selasa, 17/12/2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan langsung kondisi pendidikan usia dini di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Hakim menyampaikan apresiasi atas […]
Read More
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Komite I DPD RI Abdul Hakim mengatakan, penyelenggaraan demokrasi ke depan perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih baik. Hakim meminta perlu ada langkah yang konkret untuk menggerakkan proses peningkatan kualitas dan integritas demokrasi secara konsisten. Demikian dikemukakan senator asal Lampung ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), […]
Read More
Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) Abdul Hakim menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 tahun 2024 kemarin. Senator asal Lampung ini kembali menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) IHPS 1 tahun 2024. Sebelumnya, BAP menerima IHPS 1/2024 dari BPK RI […]
Read More
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Abdul Hakim, mengadakan kegiatan serap aspirasi bersama masyarakat di Gedongair, Bandar Lampung, Rabu, 30/10/2024. Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Abdul Hakim untuk mendengarkan langsung suara rakyat, memahami kebutuhan, dan menampung aspirasi masyarakat di berbagai sektor. Dalam acara ini, Abdul Hakim didampingi oleh […]
Read More
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Provinsi Lampung, Abdul Hakim, mengadakan kegiatan serap aspirasi di wilayah Langkapura, Bandar Lampung, Rabu, 30/10/2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung keluhan, harapan, dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga dapat diperjuangkan pada tingkat nasional. Dalam sambutannya, Abdul Hakim menyampaikan komitmennya untuk menjadi jembatan […]
Read More
Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim mendorong agar otonomi daerah dikembalikan ke bandulnya. Dengan kata lain, daerah diberikan hak dan keleluasaan untuk membangun daerahnya masing-masing. Hakim menilai, selama ini, dengan beragam regulasi, yang terjadi adalah sentralistik. Pengelolaan daerah jauh dari harapan otonomi. Hakim menilai, berbagai […]
Read More
