Abdul Hakim. | Dok DPD RI
Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Abdul Hakim meminta kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria dengan masyarakat yang telah berlangsung lama di berbagai wilayah Indonesia.
“Konflik agraria antara masyarakat dan PTPN telah menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia yang perlu segera diselesaikan,” ujar Hakim dalam rapat dengar pendapat (RDP) BAP DPD RI di Jakarta, Rabu, (5/3/2025).
Hakim segera mengundang PTPN secara khusus untuk membahas permasalahan agraria dengan masyarakat karena kebutuhan mendesak untuk penguasaan tanah memerlukan penanganan yang serius mengingat persoalan tanah ini sangat sensitif.
“Dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung, dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya,” tutur Hakim.
Oleh karena itu, senator asal Lampung ini menegaskan bahwa banyaknya konflik yang melibatkan PTPN dan dampaknya terhadap masyarakat, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Penyelesaian yang adil dan transparan diharapkan dapat mengembalikan hak-hak masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas lokal,” tutup Hakim. []
Tinggalkan Komentar Anda