Romi Aprilyansa
Oleh Romi Aprilyansa
Dalam setiap peradaban besar, ada simbol-simbol sederhana yang menyimpan makna kompleks. Di China, dua di antaranya adalah mi dan bakpao.
Bukan hanya ikon kuliner, keduanya adalah perwujudan dari karakter budaya yang tahan banting: lentur, sabar, dan selalu menemukan jalan untuk tetap relevan.
Saat dunia sibuk menakar kekuatan China dalam angka—produk domestik bruto, cadangan devisa, ekspor teknologi, atau kekuatan militer—ada hal yang sering luput: kekuatan simbolik dan budaya yang menopang daya tahan politik negara ini selama ribuan tahun. Dalam semangkuk mi dan sepotong bakpao, kita bisa membaca pola pikir strategis yang membentuk resiliensi China hingga hari ini.
Mi itu lentur. Ia bisa ditarik panjang, dipilin, diayun di udara, namun tidak pernah putus. Ia mewakili filsafat fleksibilitas yang melekat dalam budaya Tionghoa: berubah tanpa kehilangan bentuk.
Inilah yang dilakukan China sejak reformasi ekonomi 1978: dari komunisme ortodoks ke “sosialisme dengan karakteristik China” — alias kapitalisme dalam kemasan negara.
Presiden Deng Xiaoping pernah berkata, “Tidak penting apakah kucing itu hitam atau putih, yang penting ia bisa menangkap tikus.”
Ini bukan sekadar pragmatisme politik, tapi bentuk “culinary realism”: menerima kenyataan seperti halnya mi menerima air panas—bukan dengan melawan, tapi dengan menyesuaikan suhu.
Sementara itu, bakpao—roti kukus yang lembut tapi padat—menggambarkan inti dari kehangatan dan keutuhan budaya domestik. China bisa membuka diri terhadap globalisasi, tapi tetap memegang erat identitas budaya.
Di saat McDonald’s membuka cabang, pemerintah tetap mempromosikan kuliner tradisional dan nilai-nilai konfusius.
Dalam politik pun demikian: negara mendorong inovasi dan digitalisasi, tapi dengan sensor dan regulasi ketat demi menjaga narasi yang “harmonis”.
Ketika Donald Trump memicu perang dagang pada 2018, menaikkan tarif barang China senilai ratusan miliar dolar, banyak analis global memprediksi efek domino yang mengacaukan ekonomi Beijing.
Namun, respons China jauh dari reaktif. Mereka membalas tarif secara kalkulatif, memperkuat pasar domestik lewat strategi “dual circulation”, dan mempercepat investasi teknologi dalam negeri.
Kementerian Luar Negeri China saat itu menyatakan, “China tidak ingin perang dagang, tetapi juga tidak takut menghadapinya.”
Pernyataan itu terdengar seperti seseorang yang tetap mengukus bapao di tengah badai. Tenang, tapi tidak menyerah.
Resiliensi China bukan semata soal ketahanan ekonomi, tapi juga soal narasi dan simbol. Negara ini tahu bahwa kekuasaan tidak hanya didefinisikan oleh rudal dan mata uang, tapi juga oleh kemampuan membentuk persepsi dan menjaga kontinuitas sejarah.
Di sinilah “soft power” China bergerak: melalui seni, bahasa, kuliner, dan arsitektur budaya yang dibangun terus-menerus.
Dalam politik global yang makin cair, dunia sering terseret dalam polarisasi ideologi. Tapi China justru menawarkan gaya kepemimpinan alternatif: sentralisme yang berpakaian pragmatis, ekonomi pasar yang tetap dikendalikan negara, modernisasi yang tidak menanggalkan tradisi. Model yang sering dikritik, tapi diam-diam juga banyak ditiru.
Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pelajaran dari dapur Tiongkok bukan soal meniru modelnya secara utuh—tapi tentang kesadaran akan pentingnya akar budaya dalam membangun ketahanan politik.
Modernisasi tidak harus berarti westernisasi. Reformasi tidak selalu harus bersifat revolusioner. Terkadang, menjaga semangat “mengukus bapao” di tengah gejolak global bisa jadi strategi paling cerdas.
Karena pada akhirnya, kekuasaan yang tahan lama bukan yang paling keras, tapi yang paling bisa menyesuaikan bentuk—seperti mi yang direbus dalam air panas: lentur, mengenyangkan, dan tetap utuh. []
Referensi:
Frank Dikötter (2010). Mao’s Great Famine
Dani Rodrik (2012). The Future of Economic Convergence
Kementerian Luar Negeri Tiongkok (2019). Response to US-China Trade Tensions
World Bank (2023). China Overview
Tinggalkan Komentar Anda