Abdul Hakim (kiri) usai menjadi narasumber lokakarya dana desa di Kantor Bupati Lampung Selatan. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Kalianda – Wakil Ketua Komite IV DPD RI Abdul Hakim menegaskan perjuangannya dalam mengusulkan supaya pagu dana operasional dan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dalam anggaran dana desa dinaikkan.
“Dalam regulasi yang ada, dana operasional hanya membolehkan maksimal 3 persen, angka ini sangat tidak memadai,” ujar Hakim saat memberikan materi tentang pengawasan DPD RI terhadap dana desa di Aula Rajabasa Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis, 8/6/2023. Acara diikuti para kepala desa se-Lampung Selatan.
Hakim menambahkan, perlu ada peta jalan dalam penyelesaian kendala yang dialami oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sehingga ke depan diharapkan kinerja desa bisa lebih akuntabel, efektif, dan efisien dalam penggunaannya.
Selain itu, Hakim juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia perangkat desa. Kata Hakim, faktanya, masih ada SDM di desa yang kualitasnya rendah dan perlu ditingkatkan.
Abdul Hakim juga meminta kepada BPKP untuk terus bersama DPD RI dalam memberikan pendampingan kepada desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan mereka sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari dana desa.
Hakim juga mengemukakan Program Gerakan Desa Emas yang ia mulai sejak dua tahun lalu. Dengan Gerakan Desa Emas ini, diharapkan setiap desa mempunyai potensi usaha yang khas yang disesuaikan dengan potensi terbesarnya.
Dalam Gerakan Desa Emas juga, ujar Hakim, akan ada teaching factory sebagai laboratorium mempraktikkan semua pengetahuan yang diberikan. Entitas penting dalam Gerakan Desa Emas adalah Kampus Desa Emas yang mendidik penggerak atau patriot desa sebagai pelopor pembangunan di desanya masing-masing. []
