Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. | Dok
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Pondok Cempedak, Tulangbawang, Rabu, 14/9/2022.
Acara ini dihadiri mitra Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung Bambang Hermanto dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Fike dan rombongan.
Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dihadiri pula warga Tulangbawang yang tergabung dalam DPD Abpedsi Tulangbawang. Acara ini dimoderatori Ketua DPD Abpedsi Tulangbawang Pardianto.
Pardianto menyampaikan terima kasih kepada Abdul Hakim yang berkesempatan menggelar kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPRRI.
“Dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan kehadirannya tidak hanya sesekali tapi terus berkesinambungan untuk terus membantu dan membangun Tulangbawang melalui pemahaman 4 Pilar MPR RI,” katanya.
Selain itu Hakim bahagia bisa diterima dan bertemu warga Tulangbawang pada kesempatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini.
“Saya bahagia sekali bisa silaturahmi bersama warga Tulangbawang yang tergabung di DPD Abpedsi Tulangbawang bisa hadir dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di mana DPD RI tergabung di dalamnya. Juga hadir mitra-mitra saya untuk bisa memberikan sosialisasi. Hadir OJK Lampung dan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura yang diharapkan bisa membantu warga dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan serta kompetensi,” kata Hakim.
Dalam kesempatan ini pula hadir Pembina DPD Abpedsi Hantoni Hasan yang memberikan sedikit sambutannya.
“Ada tiga poin yang perlu kita perhatikan dalam konsep pembangunan. Pertama adanya kebijakan yang terbentuk dalam program. Kedua aksi-aksi yang di mana aktornya warga Tulangbawang itu sendiri. Ketiga intervensi,” kata Hantoni.
Sementara itu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, menyampaikan terkait Kartu Petani Berjaya (KPB) Program Pemerintah Lampung untuk warga petani Lampung.
“Adanya kartu petani berjaya ini diharapkan untuk membantu warga petani di lampung untuk terus produktif dalam bercocok tanam baik tanaman pangan ataupun hortikultura. Di dalam kartu KPB banyak fasilitas yang diberikan di antaranya ada pupuk subsidi, pupuk nonsubsidi, dan asuransi untuk petani yang terdaftar di RDKK. Apabila belum tergabung bisa membuat kelompok yang terdiri maksimal 30 anggota yang akan didaftarkan dalam simultan dan dicek validitasnya,” kata Fike.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung memberikan sosialisasi terkait transformasi Bumdes menjadi Lembaga Keuangan Mikro.
“Maraknya pinjaman online (pinjol) pada warga Lampung membuat dampak yang merugikan karena kurangnya edukasi yang diberikan kepada kita semua, maka perlu hadir masyarakat yang bisa mengedukasi atau memfasilitasi. di OJK siap membantu transformasi Bumdes menjadi LKM (lembaga keuangan mikro) untuk membantu peminjaman yang aman. Namun, itu perlu adanya legalitas serta modal yang cukup besar,” kata Bambang. []
