Politik

Abdul Hakim: RUU Pertanahan Mendesak untuk Menjawab Konflik, Mafia, Ketimpangan, dan Kepastian Hukum Atas Tanah

Abdul Hakim: RUU Pertanahan Mendesak untuk Menjawab Konflik, Mafia, Ketimpangan, dan Kepastian Hukum Atas Tanah

Abdul Hakim

Wartalampung.id, Jakarta -Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung, Abdul Hakim, menyatakan dukungan dan mendorong agar DPD RI segera menuntaskan naskah usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama sejumlah pakar, Senin (31/8/2026), dalam pembahasan mengenai urgensi penguatan regulasi pertanahan nasional.

Menurut Abdul Hakim, persoalan pertanahan di Indonesia telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang menyangkut kepastian hukum, keadilan sosial, kepentingan daerah, reforma agraria, perlindungan masyarakat adat, pembangunan nasional, hingga kesejahteraan rakyat.

“Saya setuju dan mendorong agar DPD RI segera menyelesaikan naskah usulan RUU tentang Pertanahan. Urgensinya sangat kuat. Tanah menyangkut hajat hidup rakyat, kepentingan daerah, keadilan sosial, dan masa depan pembangunan nasional,” ujar Abdul Hakim.

Ia menilai pembentukan RUU Pertanahan diperlukan untuk memperkuat dan mengintegrasikan sistem hukum pertanahan nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan regulasi dan implementasi.

Abdul Hakim menyebut sejumlah persoalan yang mendesak untuk dijawab melalui RUU Pertanahan, antara lain tumpang tindih regulasi dan kewenangan pertanahan antarsektor dan antarinstansi; ketidakpastian hukum hak atas tanah masyarakat; konflik dan sengketa agraria yang terus terjadi di berbagai daerah; mafia tanah dan praktik manipulasi administrasi pertanahan; sertifikat ganda serta persoalan akurasi dan integrasi data pertanahan; ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah; perlindungan petani dan masyarakat ekonomi lemah; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta tanah ulayat; penataan penguasaan tanah oleh korporasi, termasuk HGU dan bentuk penguasaan tanah berskala besar; dan penguatan reforma agraria agar tanah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“RUU Pertanahan jangan hanya dipandang sebagai undang-undang administrasi pertanahan. RUU ini harus menjadi instrumen untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus keadilan agraria,” tegasnya.

Abdul Hakim menekankan bahwa DPD RI memiliki kepentingan strategis dalam penyusunan RUU Pertanahan karena persoalan tanah sangat erat dengan kepentingan daerah.

Pertanahan bersinggungan langsung dengan pembangunan desa, pertanian, masyarakat adat, tata ruang, investasi daerah, kawasan transmigrasi, pembangunan infrastruktur, serta penyelesaian konflik antara masyarakat dengan badan usaha maupun pemerintah.

Karena itu, menurutnya, perspektif daerah harus menjadi salah satu fondasi utama dalam penyusunan naskah akademik dan RUU.

“Jangan sampai regulasi pertanahan hanya melihat tanah dari perspektif administrasi pusat. Perspektif daerah dan masyarakat yang berada langsung di atas tanah harus menjadi bagian penting dalam pembentukan undang-undang,” katanya.

Abdul Hakim juga menegaskan bahwa RUU Pertanahan harus ditempatkan dalam kerangka Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. []

Bagikan :

Tinggalkan Komentar Anda