Senator Lampung Abdul Hakim (Dokumentasi)
Wartalampung,id, Jakarta – Senator DPD RI asal Provinsi Lampung, Abdul Hakim, meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera meninjau ulang dan mencabut penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai wilayah usaha pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Menurut Abdul Hakim, meskipun pemerintah menyatakan bahwa penetapan WUP tidak otomatis menjadi izin pertambangan, kebijakan tersebut tetap berpotensi membuka ruang bagi kepentingan eksploitasi sumber daya mineral di kemudian hari.
“Jangan sampai kawasan yang memiliki nilai ekologis, keanekaragaman hayati, dan kepentingan konservasi dunia justru dibayangi oleh kepentingan pertambangan. Ujung Kulon harus dijaga, bukan dipersiapkan menjadi kawasan eksploitasi sumber daya alam.”
Abdul Hakim menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat terakhir Badak Jawa yang sangat langka dan menjadi aset ekologis serta warisan alam Indonesia yang tidak ternilai.
Ia meminta pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan bahwa belum ada izin tambang yang diterbitkan, tetapi mengambil langkah preventif dengan mencabut atau mengevaluasi penetapan WUP pada perairan yang berdekatan dengan kawasan konservasi tersebut.
Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan:
1. Menteri ESDM segera mengevaluasi dan mencabut penetapan WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon yang berpotensi mengganggu kawasan konservasi.
2. Pemerintah menjamin tidak ada aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan yang mengancam ekosistem Ujung Kulon.
3. Membuka secara transparan peta koordinat, dasar kajian geologi, serta proses penetapan wilayah pertambangan tersebut.
4. Melibatkan pemerintah daerah, masyarakat Pandeglang, pemerhati lingkungan, dan para ahli dalam evaluasi kebijakan.
5. Menjamin bahwa seluruh kebijakan konservasi Badak Jawa tidak dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Abdul Hakim juga mengingatkan agar isu rencana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi publik mengenai kepentingan pertambangan.
“Jangan mencampuradukkan agenda konservasi dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Jika memang pemindahan badak didasarkan pada kajian ilmiah untuk menyelamatkan spesies, silakan dibuktikan secara terbuka. Tetapi jangan sampai ada kepentingan lain yang mengorbankan kelestarian Ujung Kulon.”
Ujung Kulon bukan sekadar kekayaan alam Banten, melainkan warisan ekologis bangsa dan dunia. Melindunginya adalah tanggung jawab negara dan generasi kita kepada generasi mendatang.

Tinggalkan Komentar Anda