Jalan Rusak dan Penyebab Kemacetan di Provinsi Lampung

Oleh Ade Sandra Dewi, Kandidat Doktor di  Program Doktor Ilmu Ekonomi Ekonomi (PDIE) Universitas Lampung; Dosen Prodi Akuntansi FEB Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Satu jam yang menjadi tiga jam

Senin, 9 November 2026, saya menempuh perjalanan dari Bandar Lampung ke Lampung Selatan selama tiga jam melalui Tanjung Bintang dimana jarak itu ditempuh dalam satu jam. Dua jam sisanya habis di antrean kendaraan, di antara lubang jalan dan titik perbaikan yang muncul hampir beruntun.

Di satu titik, sebuah truk menumpahkan material sambil melintang di badan jalan, dan pengendara motor menunggu tanpa petugas pengatur. Di titik lain, tumpukan batu pecah dan alat berat memakan separuh lajur. Rambu peringatan ada, tetapi informasi jalur alternatif tidak.

Pengalaman ini bukan keluhan pribadi semata, namun memperlihatkan paradoks kebijakan jalan di Lampung hari ini dimana pemerintah sedang memperbaiki jalan dalam skala terbesar, tetapi warga justru merasakan hari-hari terburuk di jalan.

Angka yang membaik, jalan yang belum terasa baik

Di atas kertas, kabar jalan di Lampung sedang bagus. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebut kemantapan jalan provinsi sudah 86 persen per 2 November 2026. Anggaran jalan provinsi tahun ini Rp1,254 triliun, yang disebut terbesar dalam sejarah Pemprov Lampung.

Masalahnya, warga tidak berkendara menurut status kewenangan. Dalam satu perjalanan, kita berpindah dari jalan kota ke jalan nasional, lalu ke jalan kabupaten. Kualitas ketiganya sangat timpang.

Status jalan         Pengelola                                                          Panjang                Kemantapan

Nasional              BPJN Lampung (Kementerian PU)              1.298 km             92,32% (2025)

Provinsi               Dinas BMBK Provinsi                             1.695 km, 99 ruas     79,79% (pertengahan 2026), diklaim 86% (November 2026)

Kabupaten/kota Pemkab dan pemkot belum saya temukan angkanya 48,30% (2025)

Sumber: Antara, RRI, Viva Lampung, Fajar Sumatera.

Artinya, lebih dari separuh jalan kabupaten dan kota di Lampung belum mantap. Jalan inilah yang paling dekat dengan rumah, sekolah, dan pasar. Klaim 86 persen benar untuk jalan provinsi, tetapi tidak menggambarkan pengalaman harian sebagian besar warga.

Tiga akar masalah

Pertama, kewenangan yang terkotak. Ruas penghubung antardaerah sering jatuh di celah kewenangan. Jalan RA Basyid di Jati Agung, penghubung Lampung Selatan dan Bandar Lampung, panjangnya 4,47 km dan hanya 450 meter yang berkondisi baik. Anggaran 2026 sebesar Rp1,13 miliar hanya cukup untuk menangani 750 meter (Media Mata Pena).

Kedua, mutu pekerjaan. Pada Maret 2026, Ombudsman RI Perwakilan Lampung menemukan Jalan Pulau Damar di Bandar Lampung kembali berlubang dua hari setelah diaspal hotmix. Di Jalan Ratu Dibalau, warga menambal sendiri lubang yang muncul tiga sampai empat bulan setelah perbaikan (Ombudsman RI). Jalan yang diperbaiki berulang berarti anggaran yang dibayar berulang.

Ketiga, beban kendaraan yang tidak dikendalikan. Lampung adalah gerbang Sumatera dan jalur angkutan komoditas. Pejabat BPJN Lampung sendiri menyebut pengendalian beban kendaraan menentukan umur jalan Bypass Soekarno-Hatta yang sedang direhabilitasi (Berdikari). Namun kebijakan nasional bebas truk bermuatan lebih (zero ODOL), yang semula ditargetkan 2026, kini disiapkan untuk 2027 (Viva).

Ada satu catatan fiskal. Sekitar Rp1 triliun dari anggaran jalan provinsi tahun ini berasal dari pinjaman Bank BJB (Saibumi). Jika mutu dan beban kendaraan tidak dijaga, publik akan mencicil utang untuk jalan yang sudah rusak lagi.

Ketika perbaikan datang serentak

Kemacetan tiga jam itu bukan kebetulan. Hampir semua proyek jalan di Lampung menumpuk pada paruh kedua tahun, lalu dikejar menjelang tutup anggaran.

• Jalan provinsi: progres fisik baru sekitar 53 persen pada akhir September, dengan target selesai akhir tahun (Kupas Tuntas).
• Jalan nasional: rehabilitasi Bypass Soekarno-Hatta sepanjang 1,1 km ditargetkan rampung November (Lampung Geh).
• Jalan kota: perbaikan sekitar 100 titik di Bandar Lampung baru dimulai September sampai Oktober (Media Lampung).
• Jalan RE Martadinata: dikerjakan April sampai Desember dengan sistem buka-tutup yang memacetkan arus ke Lempasing (Lampung Geh).

Tiga pemerintah bekerja pada waktu yang sama, di koridor yang saling menyambung, tanpa kalender bersama. Pekerjaan pun jatuh di awal musim hujan, saat mutu aspal dan beton paling sulit dijaga.

Di lapangan, standar keselamatan kerja juga longgar. Truk material membongkar muatan di badan jalan pada jam sibuk. Material ditumpuk di lajur aktif. Petugas pengatur lalu lintas dan papan jalur alternatif sering tidak ada.

Warga tentu ingin jalan diperbaiki. Yang dipersoalkan adalah cara memperbaikinya. Waktu tempuh yang naik tiga kali lipat adalah biaya nyata: bahan bakar, jam kerja yang hilang, dan ongkos logistik yang akhirnya masuk ke harga barang.

Lima usulan kebijakan

1. Kalender proyek bersama. BPJN, Pemprov, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkab Lampung Selatan perlu satu forum yang mengatur giliran pengerjaan di koridor yang sama. Dua ruas yang saling menjadi jalur alternatif tidak boleh dibongkar bersamaan.
2. Lelang dini. Tender diselesaikan pada akhir tahun sebelumnya agar pekerjaan fisik berjalan pada musim kemarau, bukan menumpuk di triwulan IV.
3. Manajemen lalu lintas sebagai syarat kontrak. Setiap paket wajib memiliki rencana pengaturan lalu lintas: petugas, rambu, jalur alternatif, dan larangan bongkar material di badan jalan pada jam sibuk. Pekerjaan di ruas padat dialihkan ke malam hari.
4. Mutu yang bisa diaudit publik. Nama kontraktor, nilai kontrak, dan masa pemeliharaan diumumkan per ruas. Kerusakan dalam masa pemeliharaan diperbaiki atas biaya kontraktor, dan temuan Ombudsman ditindaklanjuti secara terbuka.
5. Pengendalian muatan dan pemeliharaan rutin. Pemprov tidak perlu menunggu 2027 untuk menertibkan truk bermuatan lebih di jalan provinsi. Kabupaten dan kota, dengan kemantapan 48 persen, perlu dukungan anggaran pemeliharaan rutin agar lubang kecil tidak menjadi proyek besar.

Penutup

Keberhasilan kebijakan jalan tidak cukup diukur dari persentase kemantapan di laporan dinas. Ukuran yang lebih jujur adalah waktu tempuh warga, umur jalan setelah diperbaiki, dan seberapa kecil gangguan selama perbaikan berlangsung.

Pemerintah Provinsi Lampung membelanjakan anggaran jalan setiap tahunnya dan hal ini patut diapresiasi. Anggaran besar tanpa koordinasi hanya memindahkan masalah, dari jalan berlubang ke jalan macet. Warga berhak atas keduanya sekaligus yaitu  jalan yang baik dan perbaikan yang tertib.

Sumber

• Antara: Pemprov Lampung percepat pengerjaan perbaikan jalan 2026
• Antara Lampung: Kemantapan jalan ditargetkan 85 persen hingga akhir 2026
• RRI: Kemantapan jalan provinsi Lampung capai 79,79 persen
• Viva Lampung: Kemantapan jalan provinsi tembus 86 persen
• Fajar Sumatera: Pemprov Lampung targetkan 86 persen jalan mantap
• Koran Jakarta: Kualitas jalan di Lampung ditargetkan membaik akhir 2026
• Ombudsman RI: Dua hari diperbaiki, jalan kembali rusak
• Media Mata Pena: Perbaikan Jalan RA Basyid
• Kupas Tuntas: Progres perbaikan jalan provinsi 53 persen
• Lampung Geh: Rehabilitasi Bypass Soekarno-Hatta 1,1 km
• Lampung Geh: Macet akibat perbaikan Jalan RE Martadinata
• Media Lampung: Anggaran PU Rp468 miliar, 100 titik jalan
• Berdikari: Bypass Soekarno-Hatta direhabilitasi pakai aspal Buton
• Saibumi: 17 ruas jalan provinsi diperbaiki dengan dana pinjaman
• Viva: Menteri PU soal kendaraan ODOL