Berita Foto Politik

Fraksi PKS DPRD Lampung Disambangi Aktivis Gema Masyarakat Lokal dengan Tukkus

Fraksi PKS DPRD Lampung Disambangi Aktivis Gema Masyarakat Lokal dengan Tukkus

Perwakilan dari Gema Masyarakat Lokal (GML) Provinsi Lampung menggunakan tukkus saat beraudiensi dengan Fraksi PKS DPRD Lampung, Selasa, 9 Maret 2021. | Dokumentasi

Perwakilan dari Gema Masyarakat Lokal (GML) Provinsi Lampung menggunakan tukkus saat beraudiensi dengan Fraksi PKS DPRD Lampung, Selasa, 9 Maret 2021. | Dokumentasi

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Dengan membawa semangat kepahlawanan Raden Intan, 30 orang perwakilan dari Gema Masyarakat Lokal (GML) Provinsi Lampung menggunakan tukkus saat beraudiensi dengan Fraksi PKS DPRD Lampung, Selasa, 9 Maret 2021.

Menurut Ketua GML Lampung Tengah, Heri Saputra, kehadiran mereka beserta puluhan anggota GML dari Tanggamus, Lampung Tengah, dan Lampung Utara dalam rangka menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat di masing-masing daerahnya.

“Kami menggunakan tukkus, ikat kepala yang digunakan Pahlawan Nasional dari Lampung Raden Intan. Kami ingin mengambil semangat Raden Intan. Sebab kami yakin apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan masyarakat, seperti apa yang telah dilakukan Raden Intan,” kata Heri Saputra.

Dia menambahkan, meski menggunakan ikat kepala khas Lampung, bukan berarti GML adalah ormas yang hanya bersifat lokal. “Kami juga sudah memiliki cabang GML di kabupaten/kota se-Lampung dan yang di luar Lampung ada di Jawa Barat dan Jabodetabek, tinggal pelantikan,” tambah dia

Pengurus GML yang lain, Panglima, dalam paparannya mengenai keluhan masyarakat yang dititipkan melalui organisasinya untuk disampaikan pada Fraksi PKS di antaranya adalah persoalan ekonomi, terkait susahnya bekerja dan mencari penghasilan, juga persoalan rendahnya harga jual singkong.

Kemudian, persoalan infrastruktur. “Jalan semakin rusak, mobilitas jadi lama dan menimbulkan dampak ekonomi tinggi,” kata Panglima.

Di samping itu permasalahan kesehatan, mengenai penanganan pasien yang tidak ter-cover BPJS KIS (Kartu Indonesia Sehat) secara maksimal. Lalu mengenai proses pembelajaran daring atau dalam jaringan yang menambah beban ekonomi keluarga. “Masyarakat menyampaikan kepada kami, bahwa biaya hidup semakin bertambah, karena proses pembelajaran online bagi anak-anaknya yang memaksa masyarakat membeli handphone android beserta kuota data internet.

“Di masa pandemi ini untuk bertahan hidup saja begitu susah, terus ditambah lagi dengan beban menyiapkan HP android untuk pembelajaran secara online. Kami mohon solusi,” ungkap Panglima.

Merespons itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh para pengurus GML kabupaten/kota di Lampung merupakan cerminan problem masyarakat.

Ade menjelaskan, dirinya beserta 8 orang anggota Fraksi PKS dari 8 daerah pemilihan pekan lalu telah melaksanakan reses. Apa yang dikemukakan oleh GML persis sama dengan aspirasi-aspirasi selama pelaksanaan kegiatan reses di daerah pemilihannya.

“Karena permasalahan-permasalahan yang diungkapkan GML dari hati dan faktual di lapangan, kami merasa bahwa kita adalah sejiwa. Oleh karenanya Fraksi PKS terpanggil dan mengajak berkolaborasi dengan GML. Adapun rincian-rincian permasalahan tersebut hampir persis dengan rekapitulasi hasil kegiatan reses anggota Fraksi PKS di 8 daerah pemilihan,” jelas anggota Komisi III DPRD Lampung ini.

Ade memaparkan, dari rekapan hasil reses 9 anggota Fraksi PKS DPRD Lampung dari 8 daerah pemilihan, terdapat temuan-temuan menarik yang harus menjadi perhatian semua pihak, terlebih Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Sebanyak 38 persen masyarakat menginginkan perbaikan di sisi ekonomi, khususnya pada masa pandemi sekarang ini. Rinciannya terkait dengan kesejahteraan petani, UMKM dan koperasi, serta pengembangan wisata lokal.

Termasuk di dalamnya mengenai pentingnya harga singkong agar sesuai dengan jerih payah yang telah dilakukan.

Temuan yang lain adalah harapan perbaikan akan kondisi infrastruktur di Provinsi Lampung dari masyarakat, baik jalan, jembatan, dan drainase sebanyak 26,5 persen.

Terdapat pula keinginan masyarakat agar ada perbaikan pada sektor pendidikan, yakni sebanyak 23,5 persen. Rincian yang terkait dengan pendidikan antara lain mengenai proses pembelajaran secara daring yang memberatkan orang tua dan dirasa kurang efektif. Lalu, kesejahteraan guru honorer dan lain sebagainya. []

Bagikan :

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tinggalkan Komentar Anda