Abdul Hakim berdialog dengan penerima BPUM. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Sukadana – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta agar penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) lebih baik. Salah satunya dengan kriteria yang jelas dari calon penerima. Abdul Hakim meminta agar penerima BPUM ini benar-benar yang membutuhkan.
Oleh sebab itu, pemangku kepentingan yang berkaitan dengan ini wajib memperbaiki data calon penerima.
Demikian dikemukakan Abdul Hakim saat bertemu dengan penerima BPUM di Kantor Dinas Koperasi, UMKM, dan Ketenagakerjaan Lampung Timur, Senin, 15 Februari 2021. Abdul Hakim diterima Kadis Budi Yul Hartono, Kabid Pemberdayaan Junaidi, dan pejabat dinas lainnya.
Kepala Dinas mengatakan, dana penerima BPUM banyak yang tidak sinkron antara nama dengan nomor induk kependudukan (NIK). Karena itu, banyak yang tidak cair.
“Kami tak bisa mengakses penerima BPUM di daerah. Banyak yang mengajukan tapi tidak dapat. Ini jadi keresahan bagi warga,” kata Kadis.
Ia mengemukakan, ada yang baru membuka usaha mendapat bantuan. Tapi ada yang usaha sudah lama malah tidak mendapat bantuan.
“Melalui BRI, kami sudah mengirimkan 31 ribu usulan penerima BPUM,” kata Kadis.
Abdul Hakim menambahkan, UMKM mesti diberikan kemudahan dalam akses dana dan permodalan. UMKM juga mesti didampingi sehingga secara manajerial lebih baik.
“Soal perizinan saya tekankan betul untuk dibantu. Mereka perlu akses ke Dinas Kesehatan atau lembaga terkait soal izin produk,” kata Abdul Hakim.
Dikutip dari kontan.id, BPUM ini sejak Agustus 2020 digulirkan. Ini adalah bagian dari program percepatan pemulihan ekonomi nasional. PT Bank BRI diturunkan menjadi salah satu penyalur BPUM. []
