Handrie Kurniawan (tengah menghadap kamera). | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan menyoroti kondisi PDAM Way Rilau kemarin dalam rapat dengan di gedung dewan setempat. Handrie menyoroti kondisi akibat perjanjian kerja sama (PKS) akibat proyek pemerintah pusat SPAM yang semakin membesar.
Menurut Handrie, ini disebabkan pembangunan infrastruktur distribusi air ke konsumen yang tak kunjung progresm sedangkan distribusi dari hulu tetap harus dibayar.
Menurut anggota Fraksi PKS itu, pada akhir 2023, utang bisa menembus Rp150 miliar. Oleh karenanya, Handrie meminta direksi segera mengambil langkah taktis untuk antisipasi.
Menurutnya, kuasa pemilik modal dalam hal ini Wali Kota Eva Dwiana hendaknya menuntaskan komitmen pembangunan infrastruktur hilir Rp150 miliar yang baru terealisasi Rp40 miliar.
Ia juga meminta Wali Kota mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR untuk memberikan bantuan dalam pembangunan infrastruktur hilir proyek nasional ini.
Handrie juga menyoroti penunjukan dewan pengawas PDAM yang sejak awal melanggar PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.
Handrie menuturkan, dalam proses penunjukan dewan pengawas itu, tidak dilakukan seleksi. Kemudian, waktuny pun bersamaan dengan waktu pelantikan direksi. Poin lainnya, jumlah dewan pengawas ini melebihi dari ketentuan yang tidak boleh lebih dari jumlah direksi.
“Selain itu, beberapa dewan pengawas dewas juga saat tidak memenuhi syarat di mana ada yang usianya melebihi 60 tahun dan ada yang terdaftar sebagai pengurus partai,” kata dia.
Handrie juga meminta agar direksi memperbaiki kinerja dengan pelayanan lebih baik dan efisiensi di tengah beban keuangan yang ditanggung akibat manajemen buruk di kepemimpinan sebelumnya dan PKS yang menyebabkan utang tinggi. []
