Pelantikan widyaiswara. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Lampung Selatan – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto melantik Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung Edarwan menjadi widyaswara bersama Joni yang menjabat perencana ahli muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Hajimena, Jumat (31/3/2022).
Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan keputusan presiden republik Indonesia nomor 56/M tahun 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional widyaswara ahli utama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto.
“Jabatan adalah amanah. Ini bentuk kepercayaan pimpinan berdasarkan surat keputusan Presiden dan keputusan gubernur. Pegang teguh amanah ini agar dijalankan dengan baik,” kata Fahrizal Darminto.
Menurutnya, kalau jabatan telah masuk dalam ketegori widyaswara tentu ini ujung tombak dalam menggali berbagi potensi yang memiliki kompentensi yang tidak semua pejabat miliki.
“Membangun sumber daya aparatur ini merupakan tugas mulia bagi penyandang kompetensi widyaswara,” kata dia.
“Widyaisawara ahli utama merupakan kepercayaan yang saya harus bisa pertanggungjawabkan seperti yang disampaikan Sekda karena punya tugas bukan hanya untuk mengajar, melainkan bisa betul-betul menjadi panutan, punya kemampuan untuk bagaimana menjadi pengalaman dan pengetahuan menyampaikan kepada aparatur,” ujar Edarwan usai pelantikan.
Ia menambahkan, jika pengamalan dirinya dalam dunia birokrasi( menjabat sebagai kepala Bappeda, PJ, Bupati Lampung Tengah, Kepala Dinas PU dan Kadis Parekraf) untuk dapat ditransfer kepada aparatur negara lain.
Bukan hanya itu, Edarwan juga enggan berpuas diri atas capaian karirnya, diapun ingin terus menuntut dan terus belajar.
Selanjutnya, tambah Edarwan, tantangan menghadapi era reformasi birokrasi yang berbasis eletronik atau electronic goverment tentunya tidaklah mudah, karena terjadi pergesaran paradigma yang harus bisa dipraktekkan oleh widyaiswara.
Widyaiswara juga agar dapat memberikan pendidikan terkait bahanya radikalisme dan narkoba jika masuk ke dalam tatanan aparatur negara. []
