Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik). | Dokumentasi
Wartalampung.id, Gunungsugih – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) melakukan kunjungan lapangan program penanganan kemiskinan ekstrem 2022-2024 di Lampung Tengah, Kamis (17/2/2022).
Pada kesempatan itu, Wagub Chusnunia yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, menyebut ada empat langkah yang perlu dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Lampung.
Menurut Nunik, sapaan akrabnya, pertama, perlu ada kebijakan yang sifatnya meringankan beban dari masyarakat. Artinya, dinas-dinas harus menyiapkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Ini diperlukan agar beban masyarakat pascapandemi butuh program yang berdampak langsung ke masyarakat, tentunya kita juga harus efektif, efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selanjutnya, yang kedua, perlu beberapa program-program yang bisa menjadi pemicu lompatan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Sehingga perlu langkah-langkah konkret seperti pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat.
Program ini harus memiliki target yang menyentuh banyak masyarakat dan harus merata sehingga perlunya pemanfaatan teknologi informasi yang ada saat ini.
“Kalau dulu mungkin harus dikumpulkan di satu tempat, sedangkan pada era perubahan ini bisa dilaksanakan secara daring maupun dibuatkan produk berupa video pelatihan seperti tutorial sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas,” pungkasnya.
Yang ketiga, Wagub Nunik menyampaikan pemerintah harus berfokus pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Menurutnya, UMKM merupakan sektor usaha yang paling bisa bertahan di masa-masa sulit seperti saat ini sehingga pemerintah Lampung Tengah harus memberikan kebijakan yang mendukung UMKM.
Keempat, Wagub menyampaikan di masa pandemi Covid-19 ini harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mengikuti kaidah new normal pada saat pandemi ini.
“Kita harapkan fokusnya tetap pada pemulihan kesehatan nasional dan pemulihan ekonomi nasional,” lanjut Nunik.
Ia mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menyamakan data rakyat miskin yang ada dengan BPS dan pemerintah desa agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Semoga persoalan data ini menjadi perhatian Pemkab Lampung Tengah sehingga tidak menjadi persoalan yang serius,” pungkasnya. []
