Senator Lampung Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota DPD RI asal Lampung, Abdul Hakim, menegaskan pentingnya kepemimpinan strategis nasional sebagai fondasi untuk menjaga arah perjalanan bangsa lintas generasi.
Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini berjalan aktif, namun berisiko kehilangan kompas jangka panjang akibat pergantian arah kebijakan setiap periode pemerintahan.
“Kepemimpinan strategis bukan soal figur kuat atau karisma individu. Ini soal bagaimana negara menjaga arah jangka panjang, meskipun pemimpin politik silih berganti,” ujar Abdul Hakim dalam refleksi akhir tahunnya, Rabu, 30/12/2025
Ia menyoroti kondisi pascaamendemen UUD 1945, di mana penghapusan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) membuat arah pembangunan nasional sangat bergantung pada visi presiden terpilih. Akibatnya, setiap pergantian kepemimpinan sering kali diikuti perubahan prioritas strategis negara.
“Demokrasi tetap berjalan, tetapi negara kehilangan peta. Tanpa arah bersama, kebijakan nasional rentan bersifat jangka pendek dan oportunistik,” tegasnya.
Abdul Hakim menegaskan bahwa solusi yang ditawarkan bukanlah menghidupkan kembali model lama GBHN secara mentah.
Ia mengakui bahwa GBHN memiliki kelebihan berupa arah jangka panjang dan konsistensi pembangunan, namun juga memiliki kelemahan serius seperti sentralisasi kekuasaan dan minimnya partisipasi publik.
“Masalahnya bukan pada keberadaan arah nasional, tetapi pada mekanisme akuntabilitas dan koreksinya,” jelasnya.
Sebagai jalan tengah, ia mengusulkan konsep Pokok Haluan Negara (PHN) sebagai dokumen strategis jangka panjang yang berlaku 25–30 tahun, disusun secara partisipatif, direview berkala, dan mengikat pemerintahan tanpa mematikan inovasi.
Reposisi MPR, Pembentukan Dewan Strategi Nasional
Dalam kerangka kepemimpinan strategis modern, Abdul Hakim mendorong reposisi MPR sebagai penjaga arah jangka panjang bangsa, bukan lembaga politik harian. MPR diusulkan berperan menetapkan dan mengawasi konsistensi Pokok Haluan Negara dengan melibatkan pakar, akademisi, tokoh agama, dan daerah.
Selain itu, ia mengusulkan pembentukan Dewan Strategi Nasional non-partisan, beranggotakan negarawan, ilmuwan, ekonom strategis, dan tokoh nilai. Dewan ini bertugas mengkaji tren global dan menjaga keberlanjutan kebijakan nasional, tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan harian pemerintah.
Menanggapi kekhawatiran bahwa PHN dan penguatan peran MPR berpotensi mengurangi demokrasi, Abdul Hakim menegaskan sebaliknya.
“Demokrasi memilih pengemudi, sementara haluan negara menentukan tujuan perjalanan. Tanpa tujuan, sopir sehebat apa pun akan tersesat,” katanya.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan strategis justru memperkuat demokrasi dengan memberikan kepastian arah, menjaga keberlanjutan kebijakan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam perspektif nilai, Abdul Hakim mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, kepemimpinan adalah amanah yang mengandung arah dan tanggung jawab. Kekuasaan tanpa arah, menurutnya, berpotensi menjadi fitnah.
“Tauhid menuntut kepemimpinan yang visioner, bukan oportunis,” pungkasnya.
Abdul Hakim menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan konsistensi tujuan nasional agar mampu menjadi negara besar dan berdaulat.
“Negara besar bukan yang paling bebas arahnya, tetapi yang paling konsisten tujuannya,” tutupnya. []
Tinggalkan Komentar Anda