Politik

Prabowo Nilai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional adalah Dampak Reformasi yang Cacat

Prabowo Nilai Soeharto Jadi Pahlawan Nasional adalah Dampak Reformasi yang Cacat

Diskusi Teknokra Unila. | Delima Kurnia

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Teknokra Universitas Lampung menggelar diskusi publik bertajuk “Merebut Narasi Kepahlawanan: Antara Fakta, Ingatan, dan Disinformasi” di Kafe Rumah Kawan, Rabu, 13/11/2025.

Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bagi mahasiswa dan jurnalis muda untuk meninjau ulang makna kepahlawanan, demokrasi, dan peran generasi muda dalam menyikapi reformasi yang dinilai belum sepenuhnya berhasil.

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung), Prabowo Pamungkas, menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan salah satu dampak dari reformasi yang cacat.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih menyisakan banyak ketimpangan.

Prabowo menegaskan, anak muda harus berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, bukan sekadar menjadi penonton. Ia menilai sikap apatis terhadap politik justru akan membuat kebijakan publik semakin jauh dari kepentingan generasi muda.

“Teman-teman sebagai generasi muda harus berpartisipasi aktif dalam konteks membiasi demokrasi, dan tidak anti berbicara soal demokrasi elektoral. Karena kalau anak muda tidak tahu siapa calon pemimpin mereka, jangan harap kebijakan yang lahir akan berpihak kepada mereka,” tegasnya.

Ia juga menyebutkan kegiatan seperti diskusi publik yang digelar Teknokra merupakan bentuk pendidikan politik yang seharusnya dijalankan oleh partai politik namun justru sudah banyak ditinggalkan.

“Diskusi seperti ini adalah bagian dari pendidikan politik yang sudah jarang dilakukan partai-partai. Maka, kegiatan seperti ini penting agar mahasiswa tidak buta politik dan tetap kritis terhadap arah demokrasi,” tambah Prabowo.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa absennya masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa dalam pembicaraan publik tentang politik menjadi penyebab lahirnya kebijakan yang timpang.

“Lahirnya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat adalah akibat absennya kita masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, bahkan jurnalis untuk berbicara tentang kepemimpinan ideal dan arah bangsa,” pungkasnya.

Diskusi ini juga menghadirkan jurnalis Antara Budisantoso Budiman dan sejarawan Lampung Arman AZ yang turut menyoroti pentingnya membaca ulang sejarah bangsa secara kritis.

Melalui kegiatan ini, Teknokra menegaskan komitmennya untuk menghadirkan ruang edukatif yang mendorong anak muda berpikir dan bertindak dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. [Delima Kurnia]

Bagikan :

Tinggalkan Komentar Anda