Area lahan persawahan di sekitar Bukit Leutik, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang kian terdesak bangunan warga. | R Fadli
Oleh R. Fadli, pemerhati ekonomi sosial
“Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan. Sungai nampak berliku. Sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit“.
Penggalan lirik lagu “Memandang Alam” ciptaan AT Mahmud ini sudah akrab di telinga saya sejak kecil. Memang begitulah alam Indonesia, indah.
Keindahan itu saya saksikan juga saat mendaki Bukit Leutik di Bogor barat, Jawa Barat belum lama ini. Sesudah mendaki seratusan anak tangga, dari atas bukit “kecil” itu nampak alam perbukitan nan hijau menyegarkan.
Bagaimana dengan sawah-sawahnya? Nah, ini yang belum jadi “permadani di kaki langit”. Karena lahan persawahan di sekitar bawah Bukit Leutik kelihatan mulai terdesak bangunan-bangunan warga. Saya berharap, sawah-sawah itu lestari dan tidak beralih fungsi.
Harapan itu pula yang paling utama muncul seiring pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) yang dilaksanakan mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Memang bukan untuk menuai aksi langsung, tapi Sensus Pertanian akan menjadi rujukan valid kebijakan mendatang di sektor pertanian.
Tak kurang Presiden Joko Widodo bahkan menaruh harapan pada Sensus Pertanian yakni agar menghasilkan data terkini, akurat dan terpercaya. Apalagi Sensus Pertanian ini menyangkut sektor-sektor yang berperan sangat strategis terhadap perekonomian nasional.
“Hati-hati, di sektor (pertanian) ini sekarang sangat rawan. Kita tahu krisis pangan di mana-mana. Sebanyak 345 juta orang di dunia sekarang ini terancam kekurangan pangan dan kelaparan, karena perubahan iklim, karena perang. Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan. Peran yang sangat strategis ke depan,” ujar Presiden Jokowi saat pencanangan pelaksanaan Sensus Pertanian, Senin, 15 Mei 2023.
Sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, ungkap Presiden Jokowi lagi, menyerap 29,36% dari total angkatan tenaga kerja atau 40,69 juta orang. Ketangguhan sektor pertanian juga sudah teruji. Saat pandemi covid-19 terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 terkontraksi -2,07%, tapi sektor pertanian justru tetap tumbuh positif 1,77%.
Pada 2021, sektor pertanian kembali tumbuh 1,87%, dan setahun kemudian atau 2022, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,25%. Pertumbuhan ini memberi kontribusi pada perekonomian nasional sebesar 12,40%. Sektor pertanian mampu menyerap 40,69 juta orang atau 29,36% pada Februari 2023.
Begitulah. Asa tinggi dilambungkan pada Sensus Pertanian 2023.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menjelaskan, pelaksanaan Sensus Pertanian adalah amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Stastistik. Dimana setiap tahun yang berakhiran 3 (tiga), BPS akan melaksanakan Sensus Pertanian. Sekaligus pula, Sensus Pertanian dilaksanakan sesuai rekomendasi Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahwa setiap putaran Sensus Pertanian mencakup periode sepuluh tahun.
Dijelaskan pula, Sensus Pertanian memiliki tujuan utama menyediakan data kondisi atau struktur pertanian di Indonesia secara komprehensif sampai ke unit-unit administrasi terkecil. Meliputi data pelaku usaha pertanian secara by name dan by address, yang dapat digunakan sebagai acuan target program pemerintah di bidang pertanian, geospasial statistik pertanian, dan potensi pertanian termasuk urban farming. Tujuan lainnya, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini. Juga, menyediakan kerangka sampel untuk survei-survei terkait pertanian
Cakupan Sensus Pertanian meliputi tujuh sub-sektor, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Melibatkan 514 satuan kerja BPS dan 196 ribu pengumpul data, Sensus Pertanian antara lain menggali data struktur demografi petani, petani milenial, luas lahan pertanian, jenis kepemilikan, irigasi, juga data UMKM pertanian. Responden yang didata meliputi Usaha Ppertanian Perorangan (UPT), Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) seperti yang dikelola pondok pesantren, yayasan, sekolah yang melakukan usaha pertanian.
Sensus Pertanian 2023 menjadi yang ketujuh kalinya sejak dilaksanakan pertama kali sejak 1973. Tema sensus tahun ini adalah “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.
Ada beberapa langkah pembaruan yang diterapkan pada Sensus Pertanian 2023 ini. Misalnya, dilakukan dengan metode CAPI atau Computer-assisted Personal Interviewing, dan CAWI alias Computer Aided Web Interviewing. Metode ini lebih up to date dibandingkan metode konvensional.
Pembaruan lainnya yakni kemampuan Sensus Pertanian menangkap isu strategis pertanian nasional seperti urban farming, potensi petani milenial, modernisasi adopsi teknologi pertanian, dan juga pendapatan petani sebagai proxy kesejahteraan petani. Demikianlah, betapa sangat komprehensif Sensus Pertanian dilaksanakan, bahkan kondisi pertanahan Indonesia hingga di wilayah terkecil sekalipun diharapkan terdata valid.
Sedikitnya, empat hasil yang akan dicapai melalui Sensus Pertanian 2023 adalah Data Pokok Pertanian Nasional, Data Petani Gurem, Indikator SDG’s Pertanian, Petani Skala Kecil, dan Data Geospasial Statistik Pertanian.
Khusus terkait petani milenial, di era teknologi digital saat ini, isunya memang berkembang semakin strategis seiring potensinya. Banyak daerah kini mulai berupaya melahirkan dan mengembangkan petani milenial.
Dinas Kominfo Lampung Selatan menyiarkan, upaya Pemkab Lampung Selatan yang menginisiasi program petani milenial. Melibatkan sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Uji coba lahan sudah dilaksanakan di “Kebun Edukasi” rumah dinas Bupati Lampung Selatan.
Sementara itu, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan setempat mencatat, jumlah petani milenial ada 850 orang per April 2023. Rinciannya, 71 persen petani milenial laki-laki, dan 29 persen petani milenial perempuan. Tersebar di 17 kecamatan, petani milenial terbanyak ada di Kecamatan Prambanan dan Kalasan.
Lalu paling sedikit ada di Ngemplak dan Cangkringan. Baru-baru ini, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo bahkan sudah meresmikan badan usaha milik petani milenial Sleman. Khusus petani milenial di Kelurahan Caturharjo, Sleman yang mengelola 3000 hektare Tanah Kas Desa (TKD), ditargetkan mampu memproduksi empat ton cabai. (Harian Jogja, 15 Mei 2023)
Provinsi Jawa Barat termasuk yang cukup rinci mendata petani milenial. Di situs petanimilenial.jabarprov.go.id nampak pembagiannya juga rinci. Misalnya, per 14 Juni 2023, jumlah petani milenial di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mencapai 3.867 petani; di Dinas Kelautan dan Perikanan ada 1.061 petani; di Dinas Kehutanan 802 petani; di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 1.334 petani; dan di Dinas Perkebunan 1.374 petani. Kabupaten Garut, menjadi daerah asal petani milenial terbanyak. Tak hanya itu, petani milenial di Jawa Barat juga inovatif komoditasnya. Mulai dari padi, komoditas lainnya, kopi, dan ikan nila.
Optimisme Membuncah
Selain menjadi rujukan valid guna menetapkan kebijakan mendatang di sektor pertanian, penggalian data Sensus Pertanian 2023 di lapangan, diharapkan tidak hanya mencatat data fisik. Kalangan Serikat Petani Indonesia (SPI) ingin agar ST2023 mampu memperjelas data kepemilikan lahan pertanian.
Menurut Ketua umum SPI Henry Saragih, kepentingan petani yang paling utama adalah soal lahan tanah, atau penguasaan kepemilikan lahan tanah. Jadi perlu diketahui persis, berapa luas saat ini penguasaan lahan tanah oleh petani.
Apa pentingnya pendataan kepemilikan lahan pertanian ini? Agar bisa mengambil kebijakan, misalnya petani-petani mana yang memang membutuhkan tanah, dan kondisi bagaimana keadaan petani yang tidak punya lahan lalu menyewa tanah.
Ingat, kata Henry Saragih seperti dikutip Radio KBR Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023, salah satu syarat pertanian bisa maju, kalau petani memiliki atau menguasai lahan tanah.
Selain mampu mendata kepemilikan lahan, SPI juga berharap, Sensus Pertanian mendata penggunaan lahan-lahan yang ditanami tanaman pangan, tingkat penghasilan, dan usaha tani. Terkait hal ini, SPI menyebut, tingkat kesejahteraan petani masih rendah. Bahkan April 2023, nilai tukar petani (NTP) di daerah masih ada yang kurang dari angka 105.
Lebih dari itu, hasil Sensus Pertanian 2023 juga didorong mampu menjawab berbagai ketidakakuratan data di sektor pertanian.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menyampaikan hal itu, karena beberapa kali terjadi muncul ketidaksamaan data terkait misalnya, stok komoditas tertentu. Data yang tidak “kompak” ini mengakibatkan klaim surplus dan defisit menjadi pemicu perdebatan. Hal demikian, pasca-Sensus Pertanian diharapkan tak terjadi lagi, apalagi karena kontroversi surplus-defisit terkait pula dengan kebijakan ekspor-impor komoditas pertanian tertentu.
Seringkali, kata Tauhid Ahmad, beberapa pihak saling menyatakan klaim. Bahwa stok saat ini untuk komoditas tertentu surplus, atau justru malah defisit. Nah ini kemudian dari data sensus, riilnya akan bisa nampak berapa sebenarnya. Apakah benar defisit ataupun surplus. Sehingga dari ST2023 ini bisa kelihatan potensi produksi dan sebagainya.
Terkait asa bahwa Sensus Pertanian bakal jadi rujukan valid kebijakan di masa mendatang untuk sektor pertanian, INDEF juga berharap, Sensus Pertanian mampu mendata secara tepat petani mana-mana saja yang berhak mendapatkan subsidi. Misalnya, subsidi pupuk, benih, bahan bakar dan lainnya.
Untuk mampu mendata itu semua, maka para petani gurem atau skala kecil juga harus didata oleh petugas lapangan Sensus Pertanian. Terkait hal ini, sudah dipastikan Sensus Pertanian 2023 akan menyajikan Data Pokok Pertanian Nasional, termasuk Data Petani Gurem, dan Petani Skala Kecil. Tauhid Ahmad juga mengingatkan, hasil Sensus Pertanian pun diminta untuk mampu menelurkan kebijakan yang pro-UMKM pertanian.
Akhirnya, seperti juga pesan Presiden Jokowi, “Akurasi kebijakan butuh akurasi data”. Dan, melalui Sensus Pertanian 2023 terjawablah pemenuhan kebutuhan akurasi itu. Karena, Sensus Pertanian merupakan langkah #MewujudkanSatuDataPertanianIndonesia dengan #MencatatPertanianIndonesia. []
