Nelayan tradisional audiensi dengan DPRD Lamteng. | Dok Mitra Bentala
Wartalampung.id, Gunungsugih – Forum Komunikasi Nelayan Tradisional Provinsi Lampung (Forkom Nettral) menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah, Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini digelar bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi dan memperkuat sinergi dengan para pengambil kebijakan daerah dalam upaya mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan di Pesisir Timur Lampung.
Audiensi yang dilaksanakan di Kantor DPRD Lampung Tengah ini dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari perwakilan nelayan Lampung Tengah dengan beragam kelompok, di antaranya Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), pengurus Forkom Nettral Kabupaten Lampung Tengah, serta pengurus Forkom Nettral Provinsi Lampung dan tim pendamping dari Mitra Bentala.
Forkom Nettral merupakan wadah komunikasi yang menaungi nelayan tradisional di wilayah pesisir timur Lampung salah satunya Kabupaten Lampung Tengah.
Forum ini dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi nelayan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya laut, dan menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan, khususnya rajungan.
Ketua Forkom Nettral Kabupten Lampung Tengah, Edy Alamsyah, menegaskan bahwa kegiatan audiensi ini penting untuk membuka ruang komunikasi dua arah antara nelayan dan pemerintah daerah, terutama dalam hal adanya kebijakan dari Amerika Serikat (AS) terkait larangan ekspor rajungan yang ditangkap dengan alat tangkap jaring insang atau Gillnet.
Saat ini nelayan rajungan menghadapi adanya isu larangan ekspor rajungan ke AS terutama rajungan yang dijaring dengan menggunakan jaring insang atau Gillnet.
Sedangkan mayoritas nelayan rajungan saat ini menangkap menggunakan jaring dan jika kebijakan ini berlaku tentu saja dapat berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga nelayan rajungan.
Dalam pertemuan ini, perwakilan dari Forkom Nettral dan nelayan Kabupaten Lampung Tengah juga menyampaikan sejumlah isu di lapangan. Di antaranya terkait keterbatasan sarana penangkapan ramah lingkungan, pencemaran sungai sering terjadi. fluktuasi harga hasil tangkapan, hingga minimnya akses nelayan terhadap dukungan kebijakan dan fasilitas pascapanen.
Perwakilan Poklahsar Lampung Tengah, Fitri, mengungkapkan, kelompok ibu-ibu ini berharap ada kebijakan yang dapat mendorong dan membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, baik dalam hal perizinan, distribusi hasil produksi, maupun peningkatan kapasitas pengolahan.
Direktur Mitra Bentala Rizani yang mengawali dialog menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Lampung Tengan khususnya Komisi II yang menaungi persoalan nelayan.
Ia mengatakan, kedatangan mereka dan perwaiklan nelayan pantai timur bertujuan membangun komunikasi dan mendorong terkait perikanan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan itu, perlu dukungan parapihak termasuk dari DPRD.
”Provinsi Lampung dapat menghasilkan pendapatan daerah Rp500 miliar per tahunnya dari hasil perikanannya yaitu rajungan. Jika kondisi ekosistem pesisir rusak, hilanglah pendapatan daerah yang cukup besar tersebut,” kata Rizani.
Agus Supriyono, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Tengah, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Forkom Nettral yang telah berinisiatif mengedepankan dialog dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
”Aspirasi kami terima. Kami tindak lanjuti kepada kementerian terutama terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor rajungan ke AS yang ditangkap dengan menggunakan jaring Gillnet,” katanya.
DPRD menilai kegiatan tersebut sebagai langkah konstruktif dalam membangun jembatan komunikasi antara masyarakat pesisir dan pemerintah. []
Tinggalkan Komentar Anda