Vittorio Dwison. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Komisi IV DPRD Lampung dari Fraksi PKS Vittorio Dwison meyampaikan pandangannya terhadap permasalahan yang mengemuka saat rapat dengar pendapat komisinya dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.
Ini terkait pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp569 miliar guna perbaikan di 14 ruas jalan di Lampung sepanjang 280 kilometer.
Diketahui, direncanakan mulai April hingga Mei 2022 ini dilaksanakan proses tender. Oleh karena itu, Vittorio, juga anggota Dewan dapil Lampung Tengah, berharap, jika pelaksanaan prosesnya, baik proses tender maupun nanti pada pelaksanaan perbaikan ruas-ruas jalan tersebut harus sesuai koridor hukum.
“Kami berharap proses tender maupun pelaksanaan perbaikan ruas jalan tersebut mesti taat hukum dan taat prosedur. Jangan sampai terjadi preseden yang sama seperti yang lalu-lalu. Sebab peristiwa kasus hukum yang terkait anggaran pinjaman SMI ini begitu nyata, pernah terjadi di provinsi kita,” kata Vittorio dalam rilis.
Selain itu, Ketua Majelis Pertimbangan PKS Lampung Tengah ini mengingatkan, pengerjaan jalan, baik yang berasal dari alokasi APBD, terlebih yang dianggarkan dari pinjaman (PT SMI) harus dikelola dengan baik guna mewujudkan kualitas jalan yang baik, memenuhi standar usia infrastruktur.
“Jangan sampai mengulang-ulang lagi pengerjaan di tempat yang sama. Karena hasil pengerjaan (jalan) buruk, terlebih anggaran terbatas. Lalu dampaknya tidak terjadi pemerataan perbaikan atau pembangungan jalan di ruas jalan provinsi yang berbeda. Hal ini harus diingatkan Gubernur kepada dinas terkait,” kata Vittorio.
Dia mengingatkan Gubernur jika jaminan pelaksanaan tender yang benar serta kualitas pengerjaan yang baik sebagai tolok ukur dan pembuktian reputasi Gubernur dalam mewujudkan infrastruktur Lampung Berjaya.
Terlebih target kemantapan jalan sesuai dokumen resmi perencanaan daerah, dalam hal ini adalah RPJMD, pada 2024 mendatang mencapai 79 persen kemantapan.
“Sehingga ketika rencana sesuai target makropembangunan pada tahun 2022 ini kemantapan jalan 76 persen, tinggal tiga persen lagi dikebut pada 2023 dan 2024 untuk mencapai 79 persen,” kata Vittorio.
Vittorio juga mengharapkan masyarakat dapat memahami kondisi keterbasan anggaran untuk perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi sehingga tidak semua ruas jalan dapat teratasi secara baik.
“Awalnya direncanakan oleh BMBK menargetkan pinjaman Rp2 triliun untuk mengatasi seluruh ruas jalan provinsi. Namun, realisasi pinjamam hanya seperempat dari rencana atau Rp569 miliar. Sehingga kemungkinan terdapat ruas-ruas jalan yang belum terbangun pada tahun ini dan ini patut dipahami serta diketahui masyarakat,” jelas mantan Presiden BEMN Unila ini.
Namun, dia tetap mendorong ruas jalan yang belum dibangun pada 2022 ini dapat dibangun pada 2023.
“Insyaallah pada 2023 ruang-ruas jalan yang belum dibangun akan dikerjakan. Kami mengapresiasi atas alokasi anggaran untuk pembangunan ruas jalan provinsi di Lampung Tengah, di mana seperempatnya ada di Lampung Tengah, yakni sebesar Rp139,8 miliar. Hal ini patut dimaklumi sebab ruas jalan provinsi terpanjang ada di Lampung Tengah,” tutup Vittorio.
Sebagai informasi, Rp139,8 miliar alokasi anggaran pembangunan jalan di Lampung Tengah dialokasikan pada 3 ruas jalan yakni ruas Kotagajah-Simpang Randu sebesar Rp59,5 miliar, lalu ruas Simpang Randu–Seputih Surabaya (Rp54,3 miliar), dan ruas Seputih Surabaya-Sadewa (Rp26 miliar). []
