Abdul Hakim
Wartalampung.id, Kotabumi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan Provinsi Lampung, Abdul Hakim, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, Selasa, 5/8/2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksanaan dua undang-undang penting, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam hal penerapan sistem merit, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Hakim disambut Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis beserta jajaran di kantor pemda setempat.
Abdul Hakim menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN. Ia menyampaikan bahwa pengangkatan, promosi, dan rotasi ASN harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena kedekatan atau intervensi politik.
“Implementasi sistem merit dalam manajemen ASN adalah kunci untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, netral, dan melayani masyarakat dengan baik. UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan hal itu, dan kita ingin memastikan daerah ikut menerapkannya dengan konsisten,” ujar Abdul Hakim.
Selain itu, Abdul Hakim juga menyoroti implementasi UU No. 2 Tahun 2012 terkait pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Ia menyampaikan bahwa proses pengadaan tanah harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan menjamin kepentingan masyarakat terdampak.
“Pembangunan infrastruktur penting, tetapi harus diiringi dengan perlindungan hak-hak masyarakat. UU No. 2 Tahun 2012 harus menjadi acuan dalam setiap proses pembebasan lahan agar tidak menimbulkan konflik,” tambahnya.
Pihak Pemerintah Daerah Lampung Utara menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan regulasi yang ada.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan representasi daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat. []

Tinggalkan Komentar Anda