Agus Djumadi (kiri) bersama pengusaha kecil di Bandar Lampung. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Harga kedelai yang terus naik beberapa hari ini membuat para perajin tahu dan tempe menjerit. Ongkos produksi menjadi naik.
Hal tersebut disampaikan oleh Edi, salah satu perajin tahu di Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, kepada anggota DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, Jumat, 18/2/2022.
Edi menuturkan, saat ini harga kedelai mencapai Rp12 ribu pe rkilogram dari yang sebelumnya sekitar Rp9.000-an.
Dengan kenaikan harga, otomatis memengaruhi ongkos produksi tahunya.
Sebagai perajin tahu skala kecil, Edi biasa membeli kedelai sebanyak 50 kilogram dengan harga Rp480 ribu. Saat ini harga kedelai mencapai Rp600 ribu.
Dengan kenaikan tersebut, Edi sebenarnya merasa berat untuk menaikkan harga tahunya, karena Ia melihat kondisi masyarakat sedang susah.
“Harga tahu tidak saya naikkan, tetap normal saya jual Rp7.000 per bungkus. Saya tidak tega mau naikin harga, masyarakat lagi susah. Apalagi sekarang, nyari minyak goreng juga susah. Jadi biar aja harganya sementara tetap,” kata Edi.
Tidak hanya harga kedelai yang dikeluhkan Edi, dia juga mengeluhkan dengan naik dan langkanya minyak goreng di pasar, supermarket hingga kios-kios untuk keperluan rumah tangganya.
“Susah nyari minyak goreng, sekali dapet seliter harganya bisa sampe Rp25 ribu,” kata Edi.
Edi berharap pemerintah bisa mengatur agar harga kedelai turun. Sehingga perajin tahu skala kecil seperti dirinya bisa tetap bertahan hidup dikondisi pandemi seperti saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Agus Djumadi mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor menjadi faktor pemerintah tak mampu mengendalikan harga kedelai.
Meski demikian, Ia berharap mahalnya harga kedelai ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Sebab para perajin hanya ingin harga kedelai kembali stabil.
“Yang dibutuhkan para perajin tahu tempe seperti Pak Edi ini adalah campur tangan pemerintah untuk bisa menstabilkan harga kedelai, sehingga pelaku usaha kecil tidak kebingungan,” kata Agus.
Terkait minyak goreng, Agus sangat menyayangkan adanya pelaku penimbun minyak goreng di tengah tingginya harga kebutuhan pokok tersebut.
Dengan adanya situasi seperti itu Agus mengharapkan pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan dan aparatur-aparatur terkait untuk terus memerhatikan distribusi minyak goreng di pasaran.
Jangan sampai nanti saat dari pabrik sudah didistribusikan, ternyata tidak sampai ke toko dan supermarket, dan kelangkaan terjadi lagi. Sehingga di sini peran pemerintah daerah untuk memastikan stok aman, barangnya ada, dan masyarakat bisa membelinya”, ujar Agus.
Agus mengapreasiasi operasi pasar yang dilakukan pemerintah kota di setia kecamatan, hanya saja Agus menilai operasi pasar punya keterbatasan jangkauan.
“Ada baiknya ada alternatif selain operasi pasar, operasi pasar tetap berjalan, tapi pemerintah juga harus memastikan minyak goreng tersedia di toko-toko atau ritel modern. Jadi jangan sampai judulnya minyak goreng murah, tapi barangnya tidak ada,” pungkas Agus. []
