Abdul Hakim. | Dok
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Banyaknya kepala daerah, politisi, dan aparatur pemerintah yang terkena kasus hukum di KPK disebabkan salah satunya ongkos politik yang tinggi.
Pemilihan langsung menyebabkan ongkos politik menjadi tinggi. Dengan begitu, saat kandidat menang dan berkuasa, ia mesti sesegera mungkin mengembalikan ongkos politik tadi dengan korupsi dan gratifikasi.
Hal itu juga ditunjang dengan ketiadaan integritas politisi, pejabat, dan aparatur pemerintah dalam menjalankan aturan dan bersikap antikorupsi.
Demikian disampaikan anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim saat dialog di Radar Lampung TV, Jumat sore, 29/7/2022.
Hakim menjelaskan, memang dibutuhkan integritas sehingga kepala daerah tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Maka itu, ia juga mendorong agar semua kandidat kepala daerah bisa meyakinkan masyarakat dengan cara-cara menjauhi politik uang.
Hakim berpendapat, suburnya praktik ini dan juga tingginya ongkos politik karena masyarakat kita belum cerdas juga belum sejahtera. Sehingga, mereka akan memilih jika ada iming-iming uang atau benda lain saat hari pemilihan.
Hal itu menyebabkan cukup sulit untuk menekan praktik korupsi ini karena sudah dimulai dari kontestasi pemilihan kepala daerah.
Hakim berpendapat, semua politisi dan partai politik mesti memberikan edukasi tentang berbahayanya politik uang karena akan menyebabkan peluang besar kepala daerah nantinya terkena kasus korupsi. []
