Abdul Hakim Usul Pembentukan Pansus DPD RI Penyelesaian Tuntutan Mahasiswa dan Masyarakat

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Komite 1 DPD RI yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Publik (DPD) RI Abdul Hakim meminta DPD RI membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklamjuti tuntutan mahasiswa dan masyarakat dalam aksi 1 September 2025 lalu yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Hakim mengatakan, pansus penting dibentuk sebagai wujud tanggung jawab DPD RI sebagai perwakilan masyarakat di legislatif.

Hakim mengatakan, segala tuntutan mahasiswa dan masyarakat ini penting dirumuskan ke dalam skema yang konkret dari DPD untuk diteruskan kepada pemerintah.

Hal ini urgen dilakukan agar keinginan masyarakat itu benar-benar terealisasi, tidak sekadar menjadi aksi damai yang tanpa hal yang konkret dari pemerintah.

Hakim menilai, pansus ini akan progresif jika dilakukan sesegera mungkin. Tujuannya, pemerintah segera mempunyai peta jalan yang jelas untuk menyelesaikan beberapa problem kebangsaan yang diminta mahasiswa dan masyarakat.

Khusus dalam pertimbangan APBN, Hakim mengusulkan langkah-langkah konkret jangka pendek untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, memperbaiki daya beli, dengan tetap menjaga kapasitas fiskal negara yang sehat:

1. Program yang memerlukan anggaran besar, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), perlu melalui proses siklus kebijakan yang benar, seperti penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi dan memberikan prioritas, khususnya bagi anak sekolah dari keluarga yang paling membutuhkan atau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
2. Membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan terdampak. Hal ini disebabkan kapasitas pendapatan asli daerah yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan langsung terasa di masyarakat.
3. Perampingan birokrasi melalui penghentian pembuatan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya menggabungkan kementerian/badan yang telah ada. Perampingan ini dibutuhkan bukan hanya untuk efisiensi anggaran tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan.
4. Mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan. Harga sembako yang tidak terjaga telah cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
5. Meluncurkan program padat karya jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan umum.
6. Membuat kebijakan yang juga menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan. Kelompok kelas menengah tidak menjadi penerima bantuan sosial termasuk subsidi pemerintah, tetapi terbebani untuk membayar cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari.
7. Mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan anggota DPR dan juga pejabat negara bersifat variabel tergantung pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
8. Transparansi data ekonomi dan diseminasi perubahan metode yang terjadi, agar pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan secara tepat tanpa mengabaikan validitas data statistik yang selama ini digunakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional.
9. Memperbaiki komunikasi ebijakan publik dengan mengedepankan kepercayaan dan menghargai pandangan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi. Pemerintah juga mesti memiliki empati dan mau untuk mendengarkan masukan yang disampaikan oleh masyarakat. []