Abdul Hakim Serukan Resolusi Nasional, Negara Butuh Di-Restart

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim menyerukan seruan nasional di awal 2026 ini. Dalam siaran pers hari ini, mantan anggota DPR tiga periode itu mengatakan, sekarang adalah waktu yang pas untuk negara melakukan resolusi nasional (emergency governance).

Abdul Hakim memaparkan langkah-langkah paling mendesak dan berurutan untuk menata Indonesia yang porak-poranda.

1. Tetapkan Status Darurat Nasional Moral dan Hukum

Ini adalaha fondasi awal. Hal ini, kata Hakim, penting karena korupsi, narkoba, judi, pelanggaran HAM sudah sistemik, bukan kasus individual.

Tanpa status darurat, negara akan terus reaktif dan lemah. Langkah konkret, kata Hakim, Presiden Prabowo Subianto menyatakan darurat moral dan penegakan hukum nasional.

Seluruh lembaga diwajibkan tunduk pada agenda pemulihan negara, bukan kepentingan sektoral.

2. Bersihkan Negara dari dalam (state cleansing)

Tidak mungkin menegakkan hukum jika aparatnya rusak. Fokus utama, kata dia, adalah audit total kekayaan dan gaya hidup pejabat; pembersihan aparat hukum dan keamanan.

Adapun instrumennya adalah penguatan absolut Komisi Pemberantasan Korupsi; reformasi total Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia; hukuman berat & cepat untuk kejahatan luar biasa (korupsi, narkoba, judi, trafficking)

Kata Hakim, ”Tidak ada orang besar di hadapan hukum, kecuali hukum itu sendiri.”

3. Pukul Tuntas Kejahatan Teror Ekonomi

Judi online, narkoba, dan mafia tambang adalah musuh negara. Oleh sebab itu, langkah cepat adalah membentuk Satgas Nasional Permanen, memutus aliran uang (rekening, aset, crypto, cuci uang), melibatkan intelijen, PPATK, dan cyber force.

”Judi dan narkoba bukan sekadar kriminal, melainkan perang terhadap masa depan bangsa.”

4. Pulihkan Keadilan Sosial dan Hak

Kata Hakim, negara harus kembali hadir dan dirasakan. Dengan langkah prioritas, reformasi agraria dan SDA yang adil; pendidikan dan kesehatan sebagai hak, bukan komoditas; perlindungan buruh, petani, nelayan, rakyat kecil,

”Jika rakyat merasa adil , kepercayaan pulih dan  stabilitas tumbuh.”

5. Bangun Kepemimpinan Nasional Berani dan Bermoral

Krisis besar tidak bisa dipimpin oleh politisi biasa. Ciri pemimpin krisis adalah berani tidak populer; tidak tersandera oligarki; tegas, bersih, berorientasi maslahat rakyat; dan punya visi peradaban, bukan sekadar elektoral.

6. Susun Haluan Negara Jangka Panjang (Restart Nasional

Kata Haklim, negara tidak boleh berjalan tanpa kompas. Yang perlu segera adalah Pokok-pokok Haluan Negara (model GBHN substansial); arah yang jelas; Indonesia berdaulat, adil, bermoral, dan beradab.

7. Gerakan Nasional Pemulihan Akhlak dan Nilai

Hukum saja tidak cukup tanpa moral. Instrumennya adalah pendidikan berbasis karakter dan tauhid; peran masjid, pesantren, ormas, dan keluarga; media diarahkan membangun peradaban, bukan degradasi moral; negara kuat lahir dari manusia yang lurus.

Simpulan

Hakim menilai, krisis Indonesia bukan kekurangan sumber daya, melainkan krisis nilai dan kepemimpinan.

Urutan kuncinya, kata Hakim, adalah darurat nasional, bersihkan negara, hancurkan mafia, tegakkan keadilan sosial, kepemimpinan berani, haluan negara jelas, dan revolusi akhlak. []