Abdul Hakim. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim merepons kerja sama Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung soal Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan dalam rangka Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.
Hakim mengatakan, literasi keuangan masa sekarang sangat urgen. Pasalnya, sebagian masyarakat sudah berpindah haluan dalam hal transaksi lewat aplikasi dan media lain. Tidak lagi secara konvensional.
Hakim mengatakan, selain itu, masyarakat juga memang butuh diedukasi karena mesti melek soal inklusi keuangan. Termasuk bagaimana mendapatkan modal usaha dari beragam aplikasi yang tidak semua legal dalam konteks penilaian OJK.
Hakim berpendapat, kerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung sangat relevan. Pasalnya, kerja untuk mengedukasi masyarakat bisa dilakukan secara terkonsep oleh pemangku kepentingan.
Hakim berujar, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat makin cerdas dalam pola penggunaan keuangan mereka.
Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto sebelumnya menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan tiga tahunan oleh OJK untuk memetakan keadaan terkini dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
SNLIK 2022 merupakan survei keempat yang dilaksanakan setelah survei tahun 2019 terhadap 12.773 responden, survei 2016 terhadap 9.680 responden dan survei 2013 terhadap 8.000 responden.
Pada tahun 2022, SNLIK dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak dan sebaran wilayah yang lebih luas yaitu 15.634 responden berusia 15 tahun ke atas di 34 provinsi yang tersebar di 76 kabupaten/kota.
Hakim menambahkan, perlunya edukasi literasi keuangan kepada masyarakat selain sebagai instrumen dalam meningkatkan indeks literasi keuangan.
Ini juga sebagai tindakan preventif agar masyarakat tidak mudah percaya dan tertipu dengan entitas yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan dalam menggunakan produk jasa keuangan. []
