Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Komite I yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI Abdul Hakim meminta pemerintah tidak memotong anggaran dana transfer ke daerah.
Hakim mengatakan, jika ini sampai dilakukan bisa berdampak terhadap krisis ekonomi dan sosial bangsa.
Senator asal Lampung ini meminta Presiden Prabowo Subianto tegas terhadap permintaan ini.
Hakim berujar, pemotongan ini tidak patut dilakukan baik untuk tahun ini maupun tahun depan.
Hakim mengatakan, di tengah kesulitan masyarakat, pemotongan bakal berdampak besar. Ia mengkhawatirkan ekses yang timbul di masyarakat Indonesia. Apalagi tingkat pengangguran dan ekonomi masyarakat sejauh ini tidak dalam keadaan yang sehat.
Hakim justru mendorong pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar. []
Tinggalkan Komentar Anda