Abdul Hakim
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung, Abdul Hakim, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi kepada pemerintah Indonesia atas ketegasannya menolak sekaligus tidak memberikan izin terhadap penyelenggaraan konser yang diduga bermuatan pro-Israel di tanah air.
Abdul Hakim menilai, langkah berani yang diambil oleh pemerintah merupakan cerminan komitmen kuat bangsa Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara serta konsistensi membela hak-hak kemanusiaan.
“Saya sangat salut dan memberikan penghormatan tertinggi atas ketegasan pemerintah. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak memberikan celah sedikit pun bagi segala bentuk infiltrasi yang terafiliasi dengan Israel,” ujar Abdul Hakim dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2026).
Senator senior ini menegaskan bahwa segala bentuk upaya infiltrasi maupun agenda normalisasi dari pihak-pihak yang mendukung Israel ke Indonesia harus dihentikan secara total.
Menurutnya, penolakan terhadap tindakan apartheid dan penjajahan yang dilakukan Israel bukan sekadar isu politik atau agama semata, melainkan sudah menjadi kesadaran budaya universal bagi seluruh umat manusia yang menjunjung tinggi keadilan.
Sebagai perbandingan global, Abdul Hakim mencontohkan aksi solidaritas kemanusiaan yang ditunjukkan oleh dunia internasional beberapa waktu lalu.
“Kita bisa melihat bagaimana tim sepak bola Irlandia menolak untuk bersalaman dan enggan bertukar plakat negara dengan tim Israel dalam UEFA Nations League. Ini adalah bukti nyata bahwa penolakan terhadap entitas tersebut sudah menjadi gerakan budaya kemanusiaan global yang sah,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Abdul Hakim kembali menekankan bahwa tidak ada tempat bagi Israel di Indonesia, termasuk dalam kegiatan seni, budaya, maupun industri musik.
Ia berharap momentum ini dapat menjadi alarm kesadaran kolektif bagi semua elemen bangsa, khususnya seluruh instansi pemerintah, untuk selalu waspada dan bersikap tegas di masa mendatang.
“Saya ingin penolakan ini menjadi kesadaran bersama bagi seluruh pihak, wabilkhusus jajaran pemerintah selaku pemegang otoritas. Kita harus menutup rapat semua pintu masuk demi menjaga marwah konstitusi dan solidaritas kemanusiaan kita,” pungkas Abdul Hakim. []

Tinggalkan Komentar Anda