Gino Vanollie. | Anggi Dwi Raharti
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Wilayah Lampung, Gino Vanollie, menyoroti media massa masih memegang peran penting sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga perwakilan.
Terutama dalam menyampaikan aspirasi publik secara utuh dan berimbang. Hal itu ia sampaikan berdasarkan pengalamannya lebih dari tiga dekade bergelut di dunia media massa.
Gino menilai di tengah tingkat literasi masyarakat yang sedikit kurang, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu publik memahami isu-isu kebijakan dan kerja lembaga perwakilan.
Menurut dia, tidak semua aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada pemerintah tanpa peran media sebagai perantara informasi.
”Media massa itu sangat penting untuk mendorong masyarakat membaca, memahami isu, dan mendapatkan informasi yang lebih baik,” kata dia di sela acara “Kongko Akhir Tahun & Reuni Duajurai ++, di Nuwono Tasya, Selasa malam, 16 Desember 2025.
Ia menegaskan, media massa hingga kini masih menjadi mitra strategis lembaga perwakilan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik.
Tanpa pemberitaan media, maka kinerja para perwakilan rakyat akan sulit diketahui masyarakat luas.
Ia juga menyoroti bahwa kerja sama antara media dan lembaga perwakilan sering kali masih bersifat seremonial dan belum menyentuh gagasan substantif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Meskipun begitu, isu-isu yang diangkat media massa cenderung lebih cepat mendapat perhatian lembaga perwakilan dibandingkan isu yang hanya ramai di media sosial.
Media arus utama dinilai masih memiliki daya dorong kuat dalam memengaruhi sikap dan respons lembaga publik.
Walaupun begitu, ia mengingatkan, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi, fenomena salin tempel berita dan minimnya pendalaman isu justru berpotensi menyesatkan publik dan melemahkan fungsi kontrol media.
Media massa saat ini bersaing dengan media sosial yang mengutamakan kecepatan dan viralitas, banyak pembaca hanya membaca judul tanpa memahami isi, sehingga ruang refleksi dan pendalaman semakin sempit.
“Sekarang orang cenderung merasa sudah tahu banyak, padahal baru membaca judul, ini berbahaya karena sulit membedakan berita hoaks dan fakta,” ujarnya.
Ia menilai algoritma media digital juga membuat masyarakat terjebak dalam satu sudut pandang, tanpa mencari pembanding informasi dari sumber lain.
Tak hanya itu, sikap kritis media terhadap lembaga legislatif dinilai cukup konsisten, independen, dan berkualitas, tetapi jumlahnya tidak banyak.
Banyak media daring dinilai sulit menjaga independensi karena persoalan kesejahteraan wartawan dan ketergantungan pada kerja sama tertentu.
Menurut dia, kondisi ini berdampak pada melemahnya profesionalisme, termasuk munculnya pemberitaan yang tidak berimbang dan kurang menghargai narasumber.
Gino juga memandang hubungan ideal media dan lembaga perwakilan harus dilandasi profesionalisme, saling menghormati, dan kepentingan publik.
Media tidak seharusnya hanya menjadi alat popularitas atau kepentingan bisnis, tetapi berfungsi mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat.
Ia mendorong media agar lebih konsisten mengawal isu-isu strategis yang menjadi kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan sumber daya manusia, sesuai dengan mitra kerja lembaga perwakilan.
Media juga perlu memiliki pemahaman awal terhadap isu, sehingga pemberitaan memberikan perspektif yang lebih luas dengan melibatkan pakar dan data pendukung.
Ia berharap jurnalis tetap menjunjung kesabaran, etika, dan profesionalisme dalam memberitakan isu politik, dan mengingatkan agar jurnalis tidak mudah terbawa arus, tidak menghakimi, dan tetap berorientasi pada kepentingan rakyat. [Anggi Dwi Raharti]
Tinggalkan Komentar Anda