Ilustrasi. | Instagram @savepalestina___
Wartalampung.id, Yerusalem – Meski menyatakan suka cita dengan kekalahan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat, tapi masyarakat Palestina masih tetap berhati-hati dalam menaruh harapan kepada Presiden terpilih Joe Biden. Palestina memang telah menanti-nantikan pergantian presiden AS sekaligus berharap dapat menekan tombol reset terhadap hubungan dengan Washington DC.
Belum ada tanggapan resmi apapun dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pasca-kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS. Meski begitu, Abbas akan dihadapkan pada keputusan penting pertama yaitu apakah akan melanjutkan kontak politik dengan AS atau tidak.
Tiga tahun lalu, Abbas memutuskan kontak dengan Gedung Putih lantaran menuduh Presiden Donald Trump bias pro-Israel. Terutama atas keputusan Trump untuk memutuskan kebijakan AS selama puluhan tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hingga memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut.
“Kami tidak mengharapkan transformasi ajaib, tetapi setidaknya kami mengharapkan kebijakan merusak yang berbahaya dari Donald Trump benar-benar berhenti,” kata anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Hanan Ashrawi.
“Mereka harus mengubah arah dan menangani pertanyaan Palestina atas dasar legalitas, persamaan dan keadilan dan bukan atas dasar menanggapi kepentingan khusus dari lobi pro-Israel atau apa pun,” tukas Hanan lagi.
Di kota Ramallah, Tepi Barat, tukang sepatu Palestina, Imad Haj Muhammad (57), senang melihat Trump kalah Pemilu. Meskipun dia menghasilkan uang dengan menjual sepatu bertuliskan nama “Trump”, sebagai sebuah tanda ketidak hormatan dalam budaya Arab.
Ia juga mengatakan masih akan tetap berhati-hati tentang Joe Biden, dan menitipkan pesan untuk presiden AS terpiih itu. “Kami berharap pemerintah Amerika Serikat akan mengubah kebijakannya tentang Palestina, jangan dukung pendudukan Israel,” serunya seperti dikutip reuters.
Keputusan Donald Trump lainnya yang membuat marah rakyat Palestina adalah pemotongan bantuan, pencabutan dana badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, dan penutupan misi diplomatik Palestina di Washington.
Trump juga menerbitkan cetak biru Timur Tengah pada bulan Januari lalu yang membayangkan kedaulatan Israel atas sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel. Sebuah wilayah yang diinginkan Palestina untuk menjadi bahagian dari negara mereka.
Sejauh ini, Biden memang telah mengatakan bahwa dirinya akan mengembalikan dana ke Tepi Barat dan Gaza. Di masa lalu, ia juga pernah menentang pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat dan mendukung solusi dua negara untuk konflik tersebut. Sebuah formula yang akan melihat negara Palestina di masa depan hidup berdampingan bersama Israel.
Tetapi, Biden diyakini tidak akan mungkin memindahkan kembali Kedutaan Besar AS dari Yerusalem ke Tel Aviv. Biden juga diketakui menyambut baik kesepakatan “normalisasi” Israel yang baru-baru ini diumumkan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan. “Normalisasi” itu sendiri dikutuk oleh Palestina.
Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, kepala kelompok Islam yang mengontrol Gaza, mendesak Biden untuk “mengoreksi kebijakan AS yang tidak adil yang menjadikan Amerika Serikat sebagai mitra dalam ketidakadilan dan agresi”.
Tetapi dengan Abbas masih bungkam, tidak jelas apakah Otoritas Palestina akan melanjutkan hubungan dengan Gedung Putih atau dengan Israel. Hani al-Masri, seorang analis politik Palestina, mengatakan akan sulit bagi Palestina untuk melanjutkan boikot mereka, meskipun ekspektasi terhadap Biden tetap sederhana.
“Kebijakan Biden mungkin menarik bagi warga Palestina. Tetapi dia tidak akan terlibat dalam konflik mengingat kehadiran pemerintah (sayap kanan) di Israel, yang akan menjadi hambatan besar baginya. Biden tidak akan mau menekan Israel,” kata Hani. []
