Rapat konsultasi DPD RI. Abdul Hakim (dua kanan). | Dokumentasi
Wartalampung.id, Jakarta – Wakil Ketua Komite III DPD RI asal Lampung Abdul Hakim meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif terhadao transaksi judi online.
Hakim mengemukakan itu kemarin dalam rapat konsultasi DPD RI dengan BPK. Hakim berpendapat, jumlah uang yang beredar dalam konteks judi daring ini mencapai Rp600 triliun.
Hakim mendesak BPK untuk bisa menemukan bandar utama dari judi daring tersebut.
Hakim mengatakan, judi online bisa dilakukan semua elemen masyarakat. Termasuk anggota dewan.
Yang juga miris, kata Hakim, masyarakat berpenghasilan rendah juga rentan ikut-ikutan transaksi judi online ini.
Hakim meminta elemen negara, termasuk BPK, bisa menekan judi online ini.
Imbas judi online, kata Hakim, bahkan berimbas pada keutuhan rumah tangga. Ia mengutip dari banyak sumber media massa bahwa judi online menjadi pemicu perceraian dan juga tindak pidana lain. []
Tinggalkan Komentar Anda