Wartalampung.id, Jakarta – Wakil Ketua Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan perhatian serius dan memprioritaskan kenaikan honorarium penyuluh agama non-ASN yang saat ini nilainya hanya Rp1 juta per bulan.
Penyuluh agama sendiri berada di ranah kewenangan Kementerian Agama.
Hakim menilai, honorarium sebesar itu ini sangat tidak manusiawi dan tidak memadai untuk biaya hidup. Kata Hakim, dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh penyuluh agama, sudah selayaknya pemerintah menaikkan honorarium mereka.
Demikian disampaikan Hakim kala Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan di RR Sriwijaya Gedung B, Senayan, Selasa, 13/6/2023.
Hakim mengatakan, peran penyuluh agama ini penting di masyarakat. Sebab, para penyuluh ini memberikan bekalan agama kepada masyarakat dalam kajian rutin di masjid dan musala.
Hakim mengatakan, pembinaan keagamaan menjadi penting di masyarakat. Maka itu, para penyuluh juga mesti mendapat apresiasi yang tinggi dari pemerintah.
Oleh karenanya, ia meminta Kementerian Keuangan bisa menaikkan honorarium para penyuluh agama non-ASN itu. []
