Senator Lampung Abdul Hakim Desak Pemerintah Tarik Perjanjian Pertahanan RI–AS

Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Komite I DPD RI asal daerah pemilihan Lampung, Abdul Hakim, meminta Pemerintah Indonesia segera meninjau ulang dan menarik perjanjian kerja sama pertahanan strategis dengan Amerika Serikat. Kerja sama tersebut tertuang dalam kerangka Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) yang ditandatangani di Washington DC.

Abdul Hakim menilai kerja sama ini berpotensi menimbulkan implikasi geopolitik yang serius. Menurutnya, kesepakatan tersebut membuka risiko terhadap kedaulatan wilayah, independensi kebijakan pertahanan, serta dapat mencederai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Kedaulatan NKRI adalah harga mati. Indonesia tidak boleh terseret dalam konfigurasi konflik global atau memberi ruang akses strategis militer asing di wilayah nasional,” tegas Abdul Hakim dalam keterangan persnya, April 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan seharusnya memperkuat kemandirian nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan strategis atau menimbulkan persepsi keberpihakan pada kekuatan geopolitik tertentu.

Atas dasar tersebut, Abdul Hakim menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:

Menghentikan implementasi perjanjian MDCP tersebut.

Membuka isi kesepakatan secara transparan kepada publik.

Menarik kembali perjanjian jika terbukti berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.

“Keselamatan bangsa dan kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis pertahanan,” pungkasnya. []