Senator Lampung Abdul Hakim Desak Pemerintah Kembalikan Marwah Politik Bebas Aktif, Tinjau Ulang Kerja Sama Internasional

Wartalampung.id, Jakarta – Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Lampung, Abdul Hakim, menyampaikan imbauan keras kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meluruskan kembali arah politik luar negeri agar tetap konsisten pada prinsip bebas aktif.

Hal ini disampaikan sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang dinilai semakin menekan independensi kebijakan nasional.

Abdul Hakim dalam rilis hari ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus berakar kuat pada amanat Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Indonesia tidak boleh terseret dalam kepentingan blok kekuatan mana pun. Kita harus kembali pada khitah politik bebas aktif yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa, di mana Indonesia secara aktif memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih tertindas,” ujar Abdul Hakim.

Secara spesifik, Abdul Hakim menyoroti pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerangka kerja sama internasional yang berpotensi membatasi ruang gerak diplomasi.

Ia mendesak agar setiap kerja sama, termasuk yang berkaitan dengan inisiatif blok tertentu seperti Blue Pacific atau kerangka kerja sama ekonomi/keamanan lainnya, ditinjau ulang agar tidak menggerus kedaulatan politik bangsa.

Ia menekankan bahwa keterikatan yang terlalu dalam pada agenda geopolitik tertentu dapat mengurangi kemandirian Indonesia dalam mengambil keputusan di panggung dunia.

Selain masalah independensi politik, Senator asal Lampung ini juga menuntut konsistensi pemerintah dalam mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, penghapusan penjajahan di atas dunia adalah mandat konstitusi yang tidak bisa ditawar.

“Menjaga konsistensi politik bebas aktif bukan sekadar strategi diplomasi, melainkan komitmen moral. Indonesia harus tetap menjadi kekuatan moral dunia yang berdiri paling depan membela keadilan dan kemanusiaan universal,” pungkasnya.

Melalui pernyataan ini, Abdul Hakim berharap pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri benar-benar selaras dengan kepentingan nasional dan murni demi menjaga martabat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. []