Oleh : Elly Agustina, Guru SMAN 1 Abung Tengah Lampung Utara
Sebuah adagium populer menyebutkan jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Ironinya, setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Upacara digelar, pidato dibacakan, ucapan selamat memenuhi media sosial, dan kutipan Ki Hajar Dewantara kembali ramai dibagikan. Semua tampak khidmat dan penuh semangat.
“Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” begitu tema tahun ini, seketika menjadi marak di semua desain ucapan Hardiknas. Namun setelah itu, keadaan kembali seperti biasa. Karena itulah, Hardiknas sering terasa klise dirayakan setiap tahun, tetapi substansinya tak banyak berubah.
Namun negara ini nyatanya tidak benar-benar kekurangan anggaran. Pada RAPBN 2026, alokasi anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara. Jumlah ini sangat besar dan bahkan terus meningkat dari tahun sebelumnya.
Sebagian dialokasikan untuk program MBG, alokasi daerah, tunjangan guru, renovasi sekolah, hingga beasiswa. Di atas kertas, pendidikan tampak menjadi prioritas nasional, namun keseriusan itu belum nampak nyata di lapangan.
Beberapa pertanyaan sederhana muncul, mengapa dengan anggaran sebesar itu masih banyak sekolah rusak terutama di daerah pelosok, ruang kelas tidak layak, fasilitas minim, dan akses ke sekolah di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan jauh dan jalan yang rusak, bahkan ada yang naik sampan selama satu jam hanya untuk sampai di sekolah. Kontras. Kualitas pendidikan antara kota besar dan daerah pelosok masih terpaut jauh.
Ini bukan semata soal anggaran, melainkan soal keberpihakan dan efektivitas. Dana besar tanpa tata kelola yang tepat hanya akan menjadi angka yang dibanggakan setiap tahun, tanpa dampak yang dirasakan di ruang kelas.
Hal lain yang tak kalah krusial dalam pendidikan adalah nasib guru. Setiap tahun, guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka dipuji sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Tetapi dalam kenyataan, banyak guru honorer masih menerima penghasilan jauh dari layak. Sebagian harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup.
Sementara guru juga ASN tak kalah tertekan, mereka dituntut pemenuhan jam mengajar, mendidik karakter, menguasai teknologi, menyusun administrasi, dan menyesuaikan perubahan kurikulum yang datang silih berganti. Banyak guru akhirnya lebih sibuk memenuhi laporan dibanding fokus mendampingi murid.
Jika guru benar-benar dianggap pilar utama pendidikan, maka penghargaan terhadap mereka seharusnya hadir dalam kebijakan nyata, bukan hanya pujian saat peringatan Hardiknas.
Persoalan lain ada pada angka putus sekolah yang cukup tinggi. Menurut data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2025 mencatat penyebab anak tidak bersekolah beragam. Mulai dari tidak adanya biaya (25,55 %) dan keharusan bekerja atau mencari nafkah (21,64 %), hingga menikah atau mengurus rumah tangga (14,56 %), merasa pendidikan sudah cukup (9,77 %), serta kondisi disabilitas (3,64 %). Faktor lain termasuk jarak sekolah yang jauh (2,61 %) dan pengalaman perundungan (0,48 %).
Di sinilah letak klise itu. Pendidikan selalu dibicarakan dalam bahasa besar yakni transformasi, revolusi, merdeka belajar, atau istilah generasi emas. Tetapi kenyataan di lapangan berjalan lambat.
Hardiknas seharusnya menjadi momentum evaluasi nasional yang jujur. Apakah anggaran sudah menyentuh yang paling membutuhkan? Apakah guru sudah sejahtera? Apakah sekolah sudah aman dan layak? Apakah murid benar-benar belajar dengan bahagia? Apakah anak di desa memiliki peluang yang sama dengan anak di kota?
Ironi lain tampak pada orientasi pendidikan itu sendiri. Di tengah peringatan Hardiknas, kita sering kembali pada retorika besar tentang mencetak generasi unggul.
Namun dalam praktiknya, sistem pendidikan masih terjebak pada angka-angka yakni nilai ujian, peringkat, dan statistik kelulusan. Esensi pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia membangun karakter, kreativitas, dan daya kritis justru kerap terpinggirkan.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia harusnya menyadarkan kita kembali bahwa pendidikan bukan soal gedung megah atau slogan modern, tetapi tentang menghadirkan kesempatan yang adil bagi setiap anak bangsa untuk tumbuh.
Tantangan menjadi lebih kompleks di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama pada jenjang pendidikan menengah. Keterbatasannya tidak pada fasilitas saja, tetapi juga jumlah sekolah dan tenaga pengajar. Di banyak wilayah 3T, jumlah SMA/SMK jauh lebih terbatas dibanding SD dan SMP, sehingga siswa harus menempuh jarak jauh atau berhenti setelah lulus SMP.
Analisis berbagai studi, termasuk Bank Dunia, menunjukkan kepadatan sekolah menengah di wilayah terpencil jauh lebih rendah dibanding wilayah perkotaan, yang berdampak langsung pada partisipasi pendidikan (World Bank, 2020).
Tantangan pemerataan juga terlihat pada distribusi guru. Secara nasional, Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta guru, dengan rasio murid-guru relatif ideal, sekitar 1:14 di jenjang dasar dan 1:16–1:20 di jenjang menengah (BPS, 2025).
Namun, angka ini menyembunyikan ketimpangan antarwilayah. Di sejumlah daerah 3T, rasio dapat mencapai 1:30 hingga 1:40 siswa per guru. Tidak jarang satu guru harus mengajar lintas mata pelajaran atau menangani beberapa kelas sekaligus, sementara di wilayah perkotaan tertentu justru terjadi kelebihan guru. Ketimpangan ini memengaruhi kualitas pembelajaran (World Bank, 2020; Kemendikbudristek, 2023).
Sudah saatnya Hardiknas dibebaskan dari keklisean tahunan. Kurangi seremoni, perbanyak solusi. Kurangi slogan, perkuat tindakan. Sebab masa depan bangsa tidak dibangun dari upacara, melainkan dari ruang kelas yang hidup, guru yang dihargai, dan murid yang diberi harapan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. []
Tinggalkan Komentar Anda