Ahmad Naufal A. Caya
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Komunikasi Politik dan Kebijakan Politik Siger Institute, Ahmad Naufal A. Caya, mengatakan, ide Presiden Prabowo Subianto agar pilkada dilakukan oleh DPRD perlu diujicobakan pada Pilkada 2029.
“Tingkat partisipasi pemilih yang kian menurun dari periode ke periode menurut saya sebagai salah satu indikator kenapa pilkada akan lebih baik bila dikembalikan ke DPRD,” kata alumnus Universitas Paramadina itu dalam pesan tertulis.
Anggaran pilkada, sambungnya, begitu besar tidak sebanding dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah.
Oleh karena itu, guna menekan mubazirnya anggaran yang dialokasikan, menurutnya akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ongkos politik yang tinggi dalam memperoleh perahu politik dan maraknya praktik politik uang di tengah masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Lembaga kami memperhatikan, kok praktik mahar politik baik terhadap parpol ataupun politik uang di tengah masyarakat itu masif sekali. Kalau tidak segera diantisipasi ini akan merusak moral bangsa kita,” tegasnya.
Terkait dengan kekhawatiran berbagai pihak soal politik uang dalam praktik pilkada oleh DPRD, menurutnya dapat diantisipasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepengtingan.
“Kita ada ada KPK, Polri, intelijen, itu semua bisa dijadikan alat untuk langkah-langkah preventif pencegahan politik uang dalam bentuk suap atau gratifikasi,” katanya.
Ia juga menanggapi soal isu agar KPU-Bawaslu diubah menjadi badan ad hoc atau tidak lagi lembaga bersifat tetap seperti saat ini.
“Bayangkan saja KPU Pusat, KPUD provinsi dan kabupaten/kota juga begitu besar menyedot anggaran negara. Apa tidak lebih baik untuk rakyat dalam bentuk program ekonomi kerakyatan yang lebih riil,” paparnya.
Naufal menilai, wacana tersebut perlu segera direalisasikan agar negara dapat menghemat anggaran. Terlebih lagi ketika tidak sedang tahun-tahun politik. []
Tinggalkan Komentar Anda