Diskusi pengelolaan ruang laut inisiasi Maritim Muda Nusantara Lampung. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Maritim Muda Nusantara (MMN) Lampung menggelar diskusi SEA (Sharing-Elaborate-Action) bertema “Upaya Revitalisasi Pengelolaan Ruang Laut: Perubahan Iklim dan Mitigasi”, Ahad, 11/6/2023.
Ketua pelaksana Khairul menyampaikan, diskusi ini sebagai wadah pembahasan isu kemaritiman yang sedang terjadi di Indonesia khususnya di Lampung yang melibatkan pemerintah, akademisi, aktivis dan pegiat lingkungan lainnya.
Khairul mengatakan, pada diskusi ini, pihaknya hendak memaparkan temuan-temuan lapangan yang didapati oleh aktivis dan juga kecocokannya dengan hasil riset yang dilakukan oleh akademisi.
Ia berharap, selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk pihak pemerintah mengambil kebijakan dan langkah-langkah perbaikan ataupun mitigasi dalam bidang kemaritiman.
Dalam diskusi turut hadir Ketua Daerah MMN Lampung Muhamad Fajar Santoso. Dalam sambutannya, ia menyampaikan MMN didirikan dengan fokus utama pada penyiapan sumber daya manusia kemaritiman yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional.
Kemudian, kata dia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman yang mutakhir, efektif, efisien, dan ramah lingkungan; serta penguatan budaya bahari berbasis pengembangan potensi pemuda dan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil seluruh Indonesia secara sungguh-sungguh.
Abdullah Aman Damai, dosen perikanan dan kelautan Universitas Lampung, menyampaikan, kebutuhan konsumsi perikanan di Indonesia dibantu oleh perikanan budi daya yang ada di daratan dan di laut.
Abdullah Aman Damai mengatakan, pengelolaan ruang laut, khususnya pulau-pulau kecil, dicatatkan dalam PBB 3,4 juta kilometer persegi luas laut di Indonesia. Namun, itu belum optimal dalam hal perikanan tangkap yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Aman bilang, kebutuhan konsumsi perikanan di indonesia dibantu oleh perikanan budidaya yang ada di daratan dan di laut.
Aman menambahkan, bahwa perlu pengetahuan terkait kondisi ekologis perikanan tangkap di Indonesia. Kata dia, perlunya pengelolaan terkait perikanan tangkap seperti penambahan armada kapal dan jumlah nelayan yang belum optimal.
“Untuk Lampung, kebijakan dan peraturan bisa dilihat pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K),” kata dia.
Selain itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Irfan Tri Mustika menjelaskan green house effect (GHG) atau efek rumah kaca.
Menurut Irfan, efek rumah kaca diakibatkan aktivitas manusia. Hal tersebut mengakibatkan antara lain suhu global yang semakin meningkat, pencairan es kutub, dan mencairnya volume air laut.
Irfan berujar, pada tahun lalu, ada 2.100 bencana hidrometeorologis seperti perubahan cuaca yang ekstrem, curah hujan yang meningkat dan angin ribut.
“Seharusnya ada sinergisitas blue carbon dan blue economy untuk menunjang pengelolaan ruang laut di Indonesia secara berkelanjutan,” kata dia.
Khairul, ketua pelaksana, berharap, dalam diskusi ini berhasil menciptakan kebijakan dalam aspek kemaritiman yang sesuai dan dibutuhkan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. []
