Wartalampung.id, Bandar Lampung – Ketegangan geopolitik yang semakin meruncing antara Iran dan Amerika Serikat memicu alarm kewaspadaan di dalam negeri. Senator DPD RI asal Provinsi Lampung, Abdul Hakim, secara tegas mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menetapkan langkah darurat nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah ancaman guncangan ekonomi global yang berpotensi melumpuhkan stabilitas energi dan fiskal nasional.
Abdul Hakim menyoroti bahwa ketergantungan Indonesia pada stabilitas kawasan Timur Tengah sangatlah tinggi. Jika konflik ini mengganggu jalur distribusi energi strategis seperti Selat Hormuz, dampaknya akan menjalar ke seluruh sendi ekonomi domestik. Lonjakan harga minyak dunia bukan hanya sekadar angka di pasar internasional, melainkan ancaman nyata yang akan membengkakkan subsidi BBM dalam APBN, memicu inflasi, hingga melambungkan harga pangan yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat kecil.
Sebagai respons cepat, Abdul Hakim mendorong pemerintah segera mengambil lima langkah strategis konkret. Pertama, pemerintah harus memperkuat cadangan energi nasional dan mendiversifikasi sumber impor minyak agar Indonesia tidak bergantung pada kawasan konflik. Kedua, diperlukan penyiapan skenario penyesuaian fiskal sejak dini melalui revisi asumsi harga minyak dalam APBN guna menjaga stabilitas keuangan negara. Ketiga, penguatan ketahanan pangan harus dilakukan dengan memastikan kecukupan stok serta kelancaran distribusi logistik di tengah ancaman gangguan rantai pasok global.
Keempat, Abdul Hakim menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dalam satu kerangka mitigasi risiko krisis global berbasis skenario terburuk (worst-case scenario). Kelima, Indonesia harus mempertegas kembali arah politik luar negeri bebas-aktif dengan mengambil peran aktif mendorong de-eskalasi konflik dan menjaga stabilitas kawasan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa krisis ini harus menjadi momentum emas bagi Indonesia untuk mempercepat agenda besar kemandirian energi nasional melalui pembangunan kilang (refinery) dan transisi ke energi alternatif. Ia mengingatkan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling rentan jika pemerintah tidak segera bertindak. “Negara harus hadir melindungi rakyat. Stabilitas ekonomi kita tidak boleh dibiarkan rapuh terhadap gejolak eksternal yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak sekarang,” tutupnya. []
Tinggalkan Komentar Anda