Zaky Ahmad Rivai. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Jakarta – Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai menyampaikan empat cacatan kritisnya pada awal 2022 di depan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo di Gedung MPR Jakarta, Selasa, 11/1/2022.
Kegiatan yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ini dipelopori oleh Kelompok Cipayung Plus yang berisi organisasi kepemudaan lintas elemen.
Turut hadir dalam agenda ini yakni Ketua-ketua Umum dan Pengurus harian dari KAMMI, PII, HMI, PMKRI, IMM, PMII, HIMA PERSIS, HIKMAHBUDHI, KMHDI, LMND dan GMKI.
Dalam kegiatan ini, masing-masing ketua umum organisasi mahasiswa dan pelajar menyampaikan pandangan, kritik, masukan, dan dukungan yang bertemakan Catatan Awal Tahun 2022. Salah satunya Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Rivai.
Ia menyampaiakan empat hal yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Pertama pendidikan. Digitalisasi pendidikan, kata Zaky, yang tadinya menjadi impian bersama yakni menjadikan pendidikan kita lebih modern, kini muncul berbagai masalah. Terutama adalah anak-anak baik dari pendidikan dini hingga atas sudah terpapar gawai.
Sehingga interaksi dengan keluarga hingga lingkungan semakin berkurang. Perkembangan teknologi memang sangat membantu tetapi perkembangannya harus tetap dikawal karena tentu ada hal-hal negatif harus diperhatikan.
Kedua, penanganan radikalisme. Zaky mengatakan, semua berharap penanganan radikalisme tidak hanya di tataran opini, teori dan sigmatisasi. Tapi penanganan radikalisme harus bisa menyeluruh.
“Mahasiswa-mahasiswa Indonesia saat ini sudah paham bagaimana menangani radikalisme tersebut. Maka jika pemerintah atau pihak manapun ingin memberantas radikalisme dari tingkatan sekolah dan kampus, yang diajak mahasiswa bukan aparat. Karena kami mahasiswa sendiri yang bergabung dan bercengkrama langsung,” kata dia.
Ia menambahkan, aparat itu tugasnya jika sudah terjadi hal-hal yang membahayakan. Sudah menjadi kewajiban kita bersama adalah membendung radikalisme dan terorisme.
Perihal toleransi juga demikian. Indonesia ini sudah paham, matang dan dewasa soal toleransi. Apalagi, ujarnya, OKP tentu sudah paham bagaimana mengejawantahkan toleransi di dalam kehidupan bersama.
Ketiga, ibu kota nasional. Pemindahan ibu kota, apa pun kajiannya, seharusnya yang saat ini prioritas diperhatikan adalah ketimpangan ekonomi.
Karena dampak Covid-19 terhadap ekonomi ini sangat luar biasa. Pelaku-pelaku UMKM yang masih konvensional juga dituntut shifting digital. Ini perlu penanganan khusus agar pertumbuhan ekonomi di lingkup menengah ke bawah dapat bertahan.
Keempat, pelecehan dan kekerasan seksual. Zaky menuturkan, pihaknya mengedepankan kepemimpinan perempuan. Pelecehan dan kekerasan seksual ini banyak terjadi korbannya adalah perempuan walaupun ada juga yang juga laki-laki.
Tetapi kebanyakan korbannya adalah perempuan. Stigma terhadap perempuan yang lemah dan tidak pintar dan terus-menerus terjadi hingga saat ini
“Kami mengusulkan bagaimana kepemimpinan perempuan ini bisa menjadi hal yung kami usung dan junjung meskipun tetap mengutamakan kompetensi dan keahlian,” ujarnya.
Dan untuk pelecehan dan kekerasan seksual, ujarnya, pihaknya selalu berdiri bagaimana pencegahan ini bisa menyeluruh.
“Dari RUUPKS hingga RUUTPKS, bukannya kami menolak untuk payung hukum kekerasan. Kami ingin pelecehan dan kekerasan seksual pencegahannya bisa menyeluruh, merata, dan komprehensif,” ujarnya.
Terpisah, Bambang Soesatyo Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menceritakan pengalaman dirinya hingga menjadi ketua MPR.
“Di pundak kalian nasib bangsa dan negara ditentukan. Karenanya yang paling penting dalam hidup itu adalah kita tak boleh menyerah,” tuturnya.
Sebagai bangsa yang besar, para anggota Kelompok Cipayung Plus didorong untuk memaksimalkan atau memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia. Selain sumber daya alam, bonus demografi yang ada diharapkan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Dia tidak ingin Indonesia seperti Brasil yang gagal memanfaatkan bonus demografi. []
