Jangan Buru-Buru Tutup Prodi!

Oleh Ricco Herdiyan Saputra, Dosen Program Studi Sistem Informasi Institut Bakti Nusantara Lampung

Akhir-akhir ini, dunia kampus lagi dibuat sedikit “gerah” dengan isu pemerintah yang berencana menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan dunia kerja. Alasannya klasik: oversupply lulusan dan tingginya angka pengangguran sarjana.

Sekilas, logika ini masuk akal. Buat apa mencetak ribuan lulusan kalau ujung-ujungnya tidak terserap pasar?

Tapi sebagai orang yang setiap hari berhadapan dengan mahasiswa, saya merasa kita perlu menarik napas dalam-dalam sebelum mengetok palu vonis mati bagi sebuah prodi. Ada beberapa hal yang menurut saya jauh lebih krusial untuk dibahas daripada sekadar “tutup-menutup”.

Salah Prodi atau Salah Distribusi?

Mari kita ambil contoh yang paling sering disorot: prodi keguruan. Katanya, lulusan guru kita melimpah ruah sampai tidak tertampung. Tapi coba tengok sekolah-sekolah di pelosok, termasuk di beberapa sudut daerah kita di Lampung. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru, atau bahkan satu guru harus merangkap mengajar banyak mata pelajaran.

Di sini letak paradoksnya. Apakah kita benar-benar kelebihan lulusan, atau kita sebenarnya hanya gagal mendistribusikan harapan?

Masalahnya bukan selalu di prodinya, tapi pada lapangan kerja yang terbatas, sistem rekrutmen yang macet, atau kebijakan insentif yang belum mampu menarik anak muda ke daerah yang membutuhkan. Kalau prodinya ditutup tapi sistem distribusinya tetap berantakan, masalahnya tidak akan selesai. Kita hanya sedang memutus akses pendidikan tanpa memperbaiki akar persoalan.

Kampus Itu Bukan Pabrik!

Satu hal yang sering dilupakan dalam perdebatan ini adalah hakikat pendidikan tinggi itu sendiri. Relevansi pendidikan jangan melulu dimaknai secara sempit sebagai “apa yang laku di pasar hari ini.”

Kampus bukan pabrik tenaga kerja yang hanya memproduksi sekrup-sekrup untuk mesin industri. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu ‘relevansi’.

Jika standar yang digunakan hanya seberapa cepat industri menyerap tenaga kerja, maka kita sedang menyempitkan hakikat pendidikan. Relevansi sejati seharusnya tidak hanya diukur dari kebutuhan pasar yang fluktuatif, melainkan dari kebutuhan peradaban.

Pendidikan tinggi ada untuk memastikan sebuah bangsa tetap memiliki pemikir, inovator, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar menyediakan operator bagi mesin-mesin ekonomi hari ini. Kampus adalah ruang untuk membentuk manusia, cara berpikir, dan karakter.

Kalau semua prodi hanya berpatokan pada tren industri yang berubah tiap dua-tiga tahun sekali, kita akan kehilangan kedalaman intelektual. Ilmu murni, humaniora, dan bidang-bidang pengabdian mungkin tidak “seksi” di mata investor, tapi mereka adalah pondasi bagi sebuah bangsa yang beradab.

Relevansi Itu Milik Siapa?

Pertanyaan besar berikutnya adalah: Siapa yang berhak menentukan sebuah prodi relevan atau tidak? Dan data apa yang dipakai?

Jangan sampai keputusan menutup prodi diambil hanya berdasarkan angka statistik yang “dingin” tanpa melihat peta masalah yang utuh. Menutup prodi itu mudah, tapi dampaknya luar biasa besar: ada masa depan mahasiswa yang terganggu, nasib dosen yang dipertaruhkan, dan ekosistem kampus yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun.

Penataan prodi? Ya, saya setuju. Kita memang perlu berbenah.

Kurikulum harus makin adaptif, teknologi harus masuk ke ruang kelas, dan kampus harus makin dekat dengan industri. Tapi, penataan tidak harus berarti penutupan.

Solusi: Benahi, Bukan Matikan

Daripada buru-buru menutup, kenapa kita tidak serius membenahi? Pemerintah, kampus, dan dunia kerja harus duduk satu meja bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menyinkronkan data. Kita butuh peta kebutuhan tenaga kerja yang riil sampai ke level daerah, bukan cuma tren di kota besar.

Sebagai dosen, saya percaya bahwa relevansi itu bisa diciptakan lewat kreativitas kurikulum dan kolaborasi. Memberi waktu prodi untuk bertransformasi jauh lebih elegan dan bijaksana daripada langsung “mematikan” mesin pendidikannya.

Di tengah hiruk-pikuk digitalisasi yang saya ajarkan di kelas, saya tetap percaya bahwa setiap program studi punya ruang untuk bertransformasi. Di Lampung, kita butuh lebih banyak jembatan antara kurikulum dan kebutuhan nyata masyarakat, dan jembatan itu hanya bisa dibangun lewat pembenahan yang serius, bukan dengan meruntuhkan rumah bagi para pencari ilmu.

Pendidikan itu investasi jangka panjang. Jangan sampai karena ingin mengejar statistik angka pengangguran yang turun secara cepat, kita justru mengorbankan aset pengetahuan bangsa yang seharusnya kita rawat.

Jadi, mari kita berpikir ulang: Jangan buru-buru tutup prodi!