Komisi I DPRD Lampung. | Dokumentasi,

Wartalampung.id, Bandar Lampung – Yozi Rizal, Ketua Komisi I DPRD Lampung, menyampaikan pentingnya kelegawaan dan otokritik sebagai partai politik atas keterlambatan proses pengisian jabatan wakil bupati Lampung Utara, sehubungan kekosongan jabatan semenjak Budi Utomo dilantik sebagai bupati.
Demikian dikatakan Yozi Rizal saat dilakukan pertemuan antara Komisi I DPRD Lampung dengan Komisi I DPRD Lampung Utara dan Biro Otda Pemprov Lampung, Senin, 7/3/2022.
“Tentu kita di partai politik, khususnya parpol yang mengusung pasangan pemenang Pilkada Lampung Utara tahun 2019 lalu patut otokritik, agar preseden seperti ini tidak lagi terjadi,” kata Yozi Rizal.
Bendahara Partai Demokrat Lampung ini mengungkapkan, bahwa secara administratif tata kepemerintahan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat telah melayangkan surat resmi kepada Bupati Lampung Utara perihal proses pengisian jabatan wakil bupati.
“Gubernur telah melayangkan surat ke Bupati Lampung Utara sebanyak tiga kali. Hal ini dikonfirmasi Biro Otda Provinsi bahkan pada 16 Desember Biro Otda melakukan kunjungan ke Lampung Utara,“ ungkap Yozi Rizal.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Mardani Umar mengatakan, bupati dan wakil merupakan dwitunggal dan bekerja secara berkolaborasi. Kata dia, selama ini Lampung identik dengan disharmoni kepala daerah dan wakil, atau ketika situasi tertentu menjadikan wakil naik menjadi kepala daerah.
“Lalu kelihatan terlalu nyaman dengan kesendirian, maka lebih memilih jadi jomblo dari pada berkolaborasi. Ada apa,“ tanya Mardani.
Rachmat Hartono, Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, menjelaskan, kehadirannya untuk menyampaikan kondisi pemerintahan daerah terlebih terkait pengisian jabatan wakil bupati.
“DPRD Lampung Utara sudah mentok. Uang negara telah banyak keluar dalam rangka memproses pemilihan wakil bupati di DPRD melalui panitia khusus. Namun, sampai sekarang merasa belum ada kejelasan,” jelas Rachmat Hartono.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berharap betul ada saran dari Komisi I DPRD Lampung. Merespons hal tersebut, Budiman AS, anggota Komisi I DPRD Lampung, mengusulkan untuk berkunjung dan melakukan audiensi kepada Bupati Budi Utomo. []
