Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Pemilihan Lampung, Abdul Hakim, ikut mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk secepatnya mengabulkan permohonan gugatan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Langkah ini dinilai mendesak guna memberikan kepastian hukum dan menutup celah regulasi yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan menjadi “pasal karet” untuk melindungi aset para koruptor.
Abdul Hakim menyoroti adanya potensi bahaya besar jika pasal tersebut tidak segera dianulir atau diperbaiki oleh MK.
Menurutnya, regulasi yang ada saat ini berisiko membuka peluang bagi para investor hitam untuk melakukan praktik pencucian uang (money laundering).
Kekhawatiran ini menguat seiring dengan rencana penerbitan instrumen surat utang khusus oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Senator Lampung ini memperingatkan bahwa tanpa batasan hukum yang tegas pada UU P2SK, instrumen keuangan tersebut justru berpotensi memfasilitasi masuknya aliran dana ilegal atau hasil korupsi yang disamarkan sebagai investasi.
“Kita tidak boleh membiarkan instrumen negara seperti surat utang Danantara dimanfaatkan oleh investor hitam untuk mencuci uang hasil kejahatan. MK harus segera bertindak untuk menyelamatkan sektor keuangan kita,” ujar Abdul Hakim.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang bersih, Abdul Hakim menyatakan mendukung penuh permohonan judicial review yang diajukan oleh berbagai pihak ke Mahkamah Konstitusi.
Ia berharap MK dapat melihat urgensi kasus ini secara objektif dan progresif demi menjaga kedaulatan ekonomi serta memastikan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada investasi yang bersih, bukan untuk melindungi aset para koruptor. []

Tinggalkan Komentar Anda