Rakor Bank Lampung. Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Provinsi Lampung mencatat pencapaian bersejarah dalam pembangunan sosial-ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 tercatat 9,66 persen, turun dari 10,00 persen pada Maret 2025, menandai pertama kalinya Lampung memasuki era kemiskinan satu digit.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE, MBA, menyambut capaian ini dengan penuh apresiasi. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara DPRD dan pemerintah daerah, termasuk kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam menerapkan kebijakan pro-rakyat dan intervensi ekonomi yang tepat sasaran. Ungkap Giri, Jum’at, 6/2/ 2026
“Pencapaian 9,66 persen ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi bukti nyata bahwa kualitas hidup masyarakat Lampung tengah mengalami transformasi. Dengan orkestrasi kebijakan yang tepat, kita bisa memutus rantai kemiskinan sistemik,”
Giri menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada penguatan sektor fundamental, seperti revitalisasi pertanian, ketahanan pangan, dan konektivitas infrastruktur desa yang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Indikator kualitas kemiskinan juga menunjukkan perbaikan signifikan: Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,539 menjadi 1,228. dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,344 menjadi 0,242.
“Artinya, kesenjangan pengeluaran warga miskin semakin menyempit dan mereka kini lebih dekat keluar dari zona kemiskinan. Program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi semakin akurat dan merata,” tambah Ketua DPRD.
Dari sisi ekonomi makro, Lampung mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,51, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 mencapai 5,04 persen, dan konsumsi rumah tangga meningkat 4,89 persen, menandakan aktivitas ekonomi masyarakat semakin menggeliat.
Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) 127,62 menunjukkan kesejahteraan petani tetap terjaga meski produksi padi mengalami penurunan.
Ketimpangan pengeluaran juga menyempit, tercermin dari Gini Ratio Lampung 0,287, turun dari 0,292, dengan distribusi konsumsi 20 persen kelompok berpengeluaran tertinggi yang semakin merata menjadi 38,80 persen.
Giri menegaskan bahwa DPRD Lampung akan terus menjadi mitra strategis eksekutif, mengawal APBD agar program pembangunan pro-rakyat dan berkelanjutan dapat berjalan optimal. “Tidak boleh berpuas diri di angka 9 persen. Momentum ini harus menjadi pendorong percepatan transformasi ekonomi, agar kemakmuran merata hingga pelosok desa,” kata Giri.
Capaian ini menempatkan Lampung sebagai provinsi yang berhasil melakukan pemulihan kesejahteraan secara progresif, sejalan dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045. []
Tinggalkan Komentar Anda