Bencana Ekologis Sumatera, Pembangunan Lupa Rumah Sendiri

Endi Muhammad Akbar AS, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila

Minggu-minggu ini kita menyaksikan pemberitaan tentang bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bukan satu atau dua kejadian, tetapi rangkaian yang datang seperti napas panjang dari pegunungan yang kelelahan.

Setiap hari ada kabar baru. Sungai meluap. Jalan nasional terputus. Rumah-rumah hanyut. Warga mengungsi.

Dalam mata kuliah Ekonomi Regional, penulis sering mendengar tentang keterkaitan antarwilayah, tentang bagaimana satu wilayah tidak mungkin berdiri sendiri karena aliran barang dan jasa, aliran tenaga kerja, hingga aliran air yang menghubungkan desa di atas bukit dengan kota di hilir.

Namun penulis baru benar-benar merasakan arti interdependensi itu ketika membaca berita tentang banjir yang merembet dari Aceh Tenggara ke Aceh Tamiang, dari pegunungan Mandailing Natal ke daerah hilir di Sumatera Utara, dari lereng Marapi ke beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

Teori tidak hanya bekerja pada diagram atau grafik. Ia hidup dalam bencana, dalam banjir, dalam longsor yang menyatukan wilayah bukan karena kerja sama, tetapi karena kerusakan yang dibagi bersama.

Bukit Barisan adalah benteng hijau yang teduh. Namun kini, gambarnya tidak lagi serupa cerita lama. Dari Aceh hingga Sumatera Barat, warna hijau gelap hutan yang dulu dominan kini berubah menjadi pola kuning dan oranye hasil ekspansi perkebunan sawit.

Pola itu seperti jaring besar yang menutupi kaki pegunungan. Di beberapa titik, tanah terlihat botak dan pecah. Sungai yang dulu sempit kini melebar dua kali lipat. Airnya tidak lagi jernih tetapi membawa lumpur, ranting besar, bahkan bongkahan tanah dari hulu.

Di lereng, tampak bekas-bekas longsor seperti luka sepanjang puluhan meter. Dan di lembah sungai, rumah-rumah seperti berdiri di atas waktu yang tidak pasti, menunggu kapan air bah berikutnya datang.

Ini bukan hanya sebagai rangkaian bencana ekologis, melainkan tanda bahwa pembangunan ekonomi regional di Sumatera sedang pincang. Ia tumbuh, tetapi tidak seimbang. Ia maju, tetapi mengorbankan fondasi ekologinya.

Ia terlihat berhasil dalam angka statistik, tetapi gagal dalam menjaga ruang hidup masyarakat.

Ketika hujan ekstrem turun di Aceh Tamiang dengan curah mencapai 200 milimeter lebih dalam sehari, tanah yang sudah kehilangan hutan tidak mampu menahannya.

Air bergerak turun tanpa halangan. Ia mengalir begitu cepat hingga membawa batang pohon besar yang seharusnya tetap tegak di hutan.

Apa penyebab utama banjir bandang beruntun ini? Bukan hanya hujan, melainkan hilangnya hutan. Hilangnya penyangga alami. Hilangnya rumah yang dulu menjaga kita.

Data Global Forest Watch menunjukkan, sejak 2001, Sumatera kehilangan lebih dari tiga juta hektare hutan primer. Rata-rata 140.000 hingga 180.000 hektare hilang setiap tahun.

Mempersempit fokus ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, hilangnya hutan itu menjadi lebih terasa karena berada di wilayah rawan longsor dan merupakan daerah yang menjadi hulu sungai-sungai besar.

Di banyak kabupaten, ekspansi sawit menjadi faktor pendukung deforestasi paling besar. Aceh Tamiang kini lebih dari sepertiga wilayahnya adalah sawit. Langkat mencapai lebih dari empat puluh persen.

Mandailing Natal mengalami peningkatan luas sawit yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Pasaman dan Pasaman Barat kini memiliki bentang sawit yang begitu luas hingga beberapa peta tutupan lahan tidak lagi menunjukkan warna hijau di lereng yang dulu berhutan.

Ekspansi ini bukan salah satu pihak saja. Ia hasil dari keputusan ekonomi yang dianggap rasional. Sawit adalah komoditas bernilai tinggi. Ia menyumbang lebih dari dua puluh miliar dolar devisa dari Sumatra saja. Ia membuka lapangan kerja.

Ia meningkatkan pendapatan daerah. Namun semua ini menyisakan konsekuensi yang baru terlihat ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Setiap pohon sawit memiliki akar yang dangkal dan tidak mampu mengikat tanah sekuat hutan primer. Ketika hujan deras turun, air bergerak ke bawah tanpa perlambatan. Tanah ikut hanyut. Sungai menerima beban lebih besar.

Dan desa-desa di hilir menerima dampak paling berat. Inilah yang dalam teori ekonomi regional disebut sebagai efek limpahan atau spillover. Biasanya spillover dibahas dalam konteks positif.

Misalnya pertumbuhan ekonomi di satu wilayah mendorong konsumsi di wilayah lain. Namun dalam kasus ini, spillover terjadi dalam bentuk kerusakan. Deforestasi di hulu membuat wilayah hilir menanggung banjir. Kabupaten yang tidak merasa membuka hutan justru menjadi korban karena kebetulan berada di jalur aliran air.

Kita perlu meninjau ulang cara memandang pembangunan. Semua konsep ini seharusnya membawa kita pada kesadaran bahwa pembangunan harus memperhitungkan keberlanjutan ruang.

Namun, yang sering terjadi adalah pembangunan hanya melihat sisi keuangan. Selama pemasukan daerah naik, selama nilai ekspor meningkat, selama dana bagi hasil dari pusat bertambah, pembangunan dianggap berhasil. Padahal jika biaya bencana lebih besar daripada manfaat jangka pendeknya, maka pembangunan itu hanya ilusi.

Penulis mengusulkan, pertama, perlu ada integrasi tata ruang lintas provinsi untuk daerah aliran sungai besar. Aceh, Sumut dan Sumbar tidak bisa bekerja sendiri karena sungai yang mereka bagi tidak berhenti di perbatasan administratif. Rencana tata ruang seharusnya dibuat berdasarkan aliran air, bukan batas wilayah politik.

Kedua, perlu ada moratorium pembukaan kebun sawit di daerah dengan lereng curam. Daerah hulu yang memiliki tingkat kelerengan lebih dari dua puluh lima persen harus dilindungi. Ia tidak cocok untuk perkebunan monokultur. Ia hanya cocok untuk hutan atau agroforestri.

Ketiga, diperlukan audit lingkungan yang ketat terhadap izin perkebunan maupun pertambangan yang berada di dekat daerah rawan banjir dan longsor. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen dan hasilnya harus dipublikasikan. Jika ditemukan pelanggaran, izinnya harus dievaluasi atau dicabut.

Keempat, pemerintah perlu menyiapkan program restorasi hutan skala besar di masing-masing provinsi. Restorasi ini bukan sekadar menanam pohon di pinggir jalan. Ia harus mengembalikan struktur hutan dengan pohon tinggi, pohon berakar dalam dan vegetasi penahan tanah.

Kelima, perlu didorong ekonomi lokal yang tidak merusak hutan. Masyarakat bisa mengembangkan kopi hutan, madu hutan, pariwisata alam dan agroforestri. Semua ini memberikan pendapatan tanpa mengorbankan ekologi.

Keenam, perlu ada edukasi ekologis bagi generasi muda. Mahasiswa, pelajar dan komunitas lokal harus memahami bahwa menjaga hutan adalah menjaga masa depan ekonomi. Jika kami saja yang anak muda tidak peduli, maka siapa lagi. []