Ary Miezari Alfian. | Andi Apriyadi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung periode 2017-2022 Ary Meizari Alfian prihatin atas kondisi organisasi saat ini. Itu ia sampaikan dalam rilis yang diterima redaksi pagi ini. Dalam musyawarah provinsi (muprov), petahana ketua Kadin Lampung M Khadafi terpilih lagi.
“Selamat dan sukses atas terpilihnya lagi M Khadafi sebagai Ketua Kadin Lampung periode 2022-2027 melalui Muprov VII,” ucapnya.
Menurut Ary, dalam Muprov lalu, banyak sekali gejolak yang terjadi terkait persoalan internal Kadin Lampung. Dari pendaftaran calon ketua yang terkesan dihambat dan salah satunya yang sangat memprihatinkan adalah terkait tidak jelasnya peserta Muprov baik dari Kadin kabupaten/kota maupun dari anggota luar biasa (ALB).
“Hal ini didasarkan adanya indikasi kepengurusan Kadin kabupaten/kota merupakan hasil dari musyawarah Kadin kabupaten/kota yang tidak sesuai aturan organisasi atau boleh dikatakan fiktif,” ungkapnya.
Sebagai contoh, kata Ary, di Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi, tidak tahu siapa nama ketua Kadinnya.
“Kapan muskotnya, kapan pelantikannya, siapa pengurusnya, apakah ketua dan pengurusnya juga punya kartu anggota Kadin dan lainnya. Semuanya tidak jelas dan tidak diketahui oleh mayoritas pengurus Kadin Provinsi apalagi oleh publik,” kata dia.
Hal sama juga, kata dia, kepengurusan kabupaten/kota lainnya tidak pernah ada publikasi di media sama sekali.
“Tentu hal ini sangat memprihatinkan dan kontraproduktif terhadap eksistensi, legitimasi dan kredibilitas organisasi Kadin Indonesia secara keseluruhan. Mengingat Kadin adalah organisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1987 dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangganya sampai diatur oleh keputusan presiden,” kata dia.
Sehingga, lanjut Ary, sudah seharusnya jika terdapat indikasi pembentukan kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tidak sesuai dengan aturan organisasi, sudah tidak dapat ditoleransi.
Sebab, hal tersebut tentu akan menimbulkan dampak buruk terhadap kredibilitas, legitimasi, dan eksistensi Kadin Indonesia secara keseluruhan, baik saat ini maupun ke depan.
Ary juga menyayangkan sikap pengurus Kadin Indonesia yang tidak memberikan respons positif terhadap kondisi Kadin Lampung sehingga terkesan pembiaran. Pasalnya, permasalahan atas legitimasi dari muprov dampaknya ke depan akan memengaruhi tingkat kepercayaan pemerintah daerah dan terutama organisasi-organisasi lain yang menganggap legitimasinya kurang tepat.
Ary berharap ke depan Kadin Lampung yang kembali di bawah kepemimpinan Muhamad Kadafi dapat mereformasi total kepengurusan yang sekarang dan ke depan dengan memilih orang-orang yg tepat, sesuai, berkompeten dan lebih bertanggung jawab baik di tingkat provinsi dan terutama kepengurusan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. []
