Senator Lampung Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta –
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung, Abdul Hakim, menyoroti kredibilitas Board of Peace (BoP), menyusul perkembangan geopolitik terbaru di Timur Tengah.
Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang menewaskan Pemimpin Iran Ali Khamenei, dinilai telah mengubah secara signifikan konteks strategis berbagai inisiatif internasional di kawasan.
Menurut Abdul Hakim, situasi tersebut menuntut kehati-hatian dan penilaian ulang terhadap partisipasi Indonesia dalam forum-forum internasional, termasuk BoP.
“Situasi ini secara objektif telah mengubah konteks strategis yang melatarbelakangi pembentukan dan partisipasi dalam forum tersebut. Karena itu perlu adanya evaluasi komprehensif dan sungguh-sungguh atas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace,” kata Abdul Hakim, Selasa (3/3/2026).
Ia menegaskan, sejak awal Indonesia berpartisipasi dalam berbagai forum global dengan niat konstruktif untuk mendukung stabilitas dan perdamaian dunia.
Dalam isu Palestina, kata Abdul Hakim, sikap Indonesia konsisten dan tegas.
“Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, penghentian kekerasan, perlindungan rakyat sipil, serta solusi yang adil berdasarkan hukum internasional dan prinsip hak menentukan nasib sendiri,” ujarnya.
Namun, Abdul Hakim menilai ketika aktor-aktor kunci dalam arsitektur perdamaian justru terlibat dalam eskalasi militer besar, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan kredibilitas forum tersebut.
“Ketika aktor-aktor kunci dalam suatu arsitektur perdamaian terlibat dalam eskalasi militer besar di kawasan, wajar jika muncul pertanyaan mengenai efektivitas dan kredibilitas forum tersebut. Evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP bukanlah sikap emosional, melainkan langkah rasional dalam membaca dinamika baru yang berkembang,” ucapnya.
Abdul Hakim menegaskan Indonesia harus memastikan setiap keterlibatan dalam mekanisme stabilisasi atau keamanan kawasan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Selain itu, partisipasi tersebut tidak boleh mengurangi ruang diplomasi Indonesia dalam menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai pihak.
“Indonesia perlu menjaga fleksibilitas dan kemandirian dalam menentukan posisi di berbagai forum internasional, apalagi di tengah tingginya volatilitas tatanan global saat ini,” ucapnya.
Abdul Hakim juga menilai Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat dan implikasi strategis keanggotaan dalam BoP.
Jika forum tersebut tidak lagi efektif dalam mendorong de-eskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, opsi peninjauan ulang hingga pembekuan partisipasi perlu dipertimbangkan.
“Jika forum tersebut tidak lagi secara efektif berkontribusi pada de-eskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, maka opsi peninjauan ulang, termasuk pembekuan partisipasi, perlu dipertimbangkan secara serius,” katanya. (*)
Tinggalkan Komentar Anda