Abdul Hakim
Wartalampung.id, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung, Abdul Hakim, melayangkan kritik keras sekaligus desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membenahi tata kelola dan manajemen pemenuhan kebutuhan nasional.
Hal ini disampaikan Hakim menyikapi langkah kebijakan impor kendaraan pikap dari India yang ditujukan bagi kebutuhan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, ketergantungan pada produk luar negeri untuk program strategis nasional merupakan sinyal merah bagi kemandirian bangsa.
Abdul Hakim menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberikan prioritas utama kepada industri otomotif dan manufaktur dalam negeri. Ia menilai, pembiaran terhadap arus impor yang bisa diproduksi secara domestik hanya akan melemahkan struktur ekonomi nasional.
“Kita harus mengutamakan industri dalam negeri. Penguatan sektor domestik adalah harga mati agar kita tidak terus-menerus bergantung pada impor,” ujar Abdul Hakim dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa jika pola kebijakan ini terus berlanjut, kedaulatan ekonomi Indonesia berada dalam ancaman serius. “Kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai selama kita masih menjadi pasar bagi produk negara lain, sementara industri lokal punya potensi besar untuk diberdayakan.”
Senator Lampung ini meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengadaan barang di kementerian dan lembaga terkait.
Ia berharap pemerintah lebih fokus pada skema perlindungan dan penguatan industri lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar nasional, termasuk untuk kebutuhan koperasi.
Hakim menekankan bahwa penggunaan produk lokal bukan sekadar soal bisnis, melainkan bentuk keberpihakan politik ekonomi negara terhadap rakyat dan pelaku usaha dalam negeri.
Tinggalkan Komentar Anda