Agus Djumadi. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan evaluasi terkait penerapan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Bandar Lampung.
Pasalnya, semenjak PPKM darurat diberlakukan sampai berubah nama menjadi PPKM level 4, posisi Bandar Lampung sebagai zona merah belum juga mengalami perubahan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Agus Djumadi dalam rilisnya hari ini mengatakan, sudah tiga kali status PPKM diperpanjang tapi Bandar Lampung belum juga meninggalkan status sebagai daerah zona merah.
Maka itu, Fraksi PKS memberikan masukan kepada Wali Kota Bandar Lampung untuk lebih menggencarkan 3T, yakni testing, tracing, dan treatmen. Serta perbanyak titik vaksinasi utk memperkecil kerumunan massal.
“3T ini harus digencarkan sebagai upaya pencegahan, menekan angka penularan dan menekan angka kematian. Sebaiknya Wali Kota mengurangi keliling-kelilingnya. Karena saat kondisi pandemi ini kepemimpinan seorang top leader diuji, problem solving-nya ditunggu oleh masyarakat,” kata Agus, Rabu, 11/8/2021.
Agus juga memberikan masukan terkait vaksinasi agar dilakukan berbasis lingkungan dan RT agar lebih massif serta memperkecil tingkat kerumunan karena masyarakat ingin divaksin.
Agus juga mengingatkan Wali Kota untuk memperkuat jaring pengamanan sosial melalui program ketahanan pangan dalam bentuk bantuan sembako yang berasal dari anggaran pemerintah maupun gerakan sosial masyarakat. []
