Ade Utami Ibnu (kanan). | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Unjuk rasa yang dilakukan di depan Kantor Dinas Kependidikan Dan Budaya Lampung oleh Forum Peduli Pemajuan Kebudayaan Lampung (FPPKL), Rabu (1/12/2021) silam mengundang keprihatinan Ade Utami Ibnu anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS.
Dalam keterangan persnya hari ini, Ade Utami menyampaikan keprihatinannya terhadap perhatian pemerintah kepada para pelaku seni, khususnya kurang adanya ruang yang diberikan kepada para pelaku seni untuk mengekspresikan hasil karyanya.
Hal tersebut terlihat pada adanya tarikan retribusi atau sewa gedung teater tertutup, gedung teater terbuka, gedung pameran dan gedung olah seni di Taman Budaya bagi seluruh pelaku seni.
Menurutnya, kurangnya pendapatan daerah bukan berarti sektor seni dan budaya harus dilakukan pengutan biaya atau tarikan retribusi.
Jika dibutuhkan biaya perawatan perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Selain itu seluruh elemen harus lebih serius menjadikan Lampung menjadi provinsi seni dan budaya.
Ade menegaskan bahwa seni dan budaya jangan hanya dipandang dari sisi komersial atau sebagai sebuah produk.
Namun jadikan seni dan budaya itu sebagai kebutuhan hidup bahwa kita semua ini sudah diwariskan oleh nenek moyang dengan seni dan budaya yang sangat agung bersumber dari kearifan lokal.
Dengan demikian, seni dan budaya harus terus muncul dalam kehidupan kita. Provinsi Lampung sudah tercatat bahwa memiliki seni yang sudah diakui dunia salah satunya adalah tapis.
Dalam pertemuannya dengan Dewan Kesenian Lampung yang diterima langsung oleh Ketua DKL Satria Bangsawan dan Ketua Akademi Lampung Ansori Jausal. Ade menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh pelaku seni dan akan bersinergi bersama mendorong Gubernur Arinal Djunaidi agar dapat mengeluarkan Perda terkait seni dan kebudayaan.
Ini agar Gubernur Lampung memfasilitasi dan memberi apresiasi kepada seluruh pelaku seni dan budaya. []
