Abdul Hakim. | Dokumentasi
Wartalampung.id, Bandar Lampung – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Hakim melaksanakan sosialisasi 4 Pilar untuk memberdayakan desa dalam upaya menjaga ketahanan bangsa di Aula Kampus Darmajaya, Bandar Lampung, Jumat, 12 Maret 2021.
Kali ini ia berkolaborasi dengan Yayasan Desa Emas dan penggerak desa Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).
Abdul hakim mengatakan, 4 pilar adalah nilai-nilai luhur yg ada pada bangsa ini. Pembangunan kita harus memperhatikan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.
Kata Abdul Hakim, ada upaya oknum yang mendistorsi Pancasila menjadi trisila bahkan ekasila sehingga makna yang lahir dari pergulatan dan perdebatan konstitusi akan luntur.
Isu kekinian adalah perdebatan tentang peta jalan pendidikan nasional yang menghilangkan frasa agama. “Alhamdulillah masyarakat terus memberikan masukan dan akhirnya Mendiknas menerima saran tersebut. Kita harus terus menjaga nilai-nilai luhur tersebut,” ujarnya.
Begitu juga tentang RUU HIP yang akan mendistorsi Pancasila. Abdul Hakim mengatakan, tak luput dari agama dan pendidikan yang sifatnya fundamental adalah pembangunan desa. Tujuannya, tercipta desa-desa yang mandiri sehingga masyarakat bisa makmur dan pembangunan kita tidak hanya pembangunan infrastruktur tapi juga immateri, membangun spiritual, agama, mental. dan jiwa.
Sementara itu, Pembina Yayasan Desa Emas Aries Muftie mengatakan, Desa Emas itu targetnya SDSI (Satu Desa Satu Industri) ada 4 pilar yakni bina karakter dan insani, bina saudara dan institusi, bina sinergi dan teknologi, bina swadaya dan swadana, bina pasar dan industri.
“Kuncinya pilar pertama yakni bina karakter dan insani. Manusia unggul akan hadir karya unggul. Akan dibangun desa teknologi melalui desa digital, desa wisata dan lain sebagainya. Capaiannya ialah jika masih ada orang miskin dan kelaparan, tidak termasuk dalam desa emas.
Sementara itu Ketua Yayasan Desa Emas Iwan Agustiawan mengatakan, nasib desa tidak bisa berubah kecuali desa itu sendiri yang mengubahnya. Pada 2017, pihaknya mencoba membuat gerakan ini.
“Alhamdulillah gerakan ini meluas dan dapat dukungan dari beberapa daerah di Indonesia,” ujarnya. []
